[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b46e7f12-10c8-4ac8-b77c-5140e1544a5e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Kebajikan","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-04-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Dana Kebajikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kebijakan
2023
Peraturan Menteri Agama NO. 5, BN.2023 (335)/8 hlm
Peraturan Menteri Agama TENTANG Pengelolaan Dana Kebajikan
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu;\r\nb.\tbahwa Dana Kebajikan merupakan pranata keagamaan yang berpotensi meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat\r\nc. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Dana Kebajikan, perlu pengaturan mengenai pengelolaan\r\nDana Kebajikan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Dana Kebajikan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, lembaga pengelola dana kebajikan, pengumpulan, penindustrian, pendayagunaan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Kebajikan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Kebajikan serta meningkatkan manfaat Dana Kebajikan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dana Kebajikan adalah sumbangan keagamaan yang wajib ditunaikan oleh umat Khonghucu yang mampu.

Peraturan ini mengatur pembentukan Lembaga Pengelola Dana Kebajikan (LPDK) oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan Khonghucu berbadan hukum, yang bertugas melaksanakan pengelolaan Dana Kebajikan. LPDK memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Dana Kebajikan, serta pelaporan pengelolaan Dana Kebajikan. Pembentukan LPDK memerlukan izin dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan memenuhi persyaratan administratif dan rekomendasi dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

Dana Kebajikan dikumpulkan dari umat Khonghucu dan wajib didistribusikan kepada pihak yang berhak, yaitu orang perseorangan, kelompok orang, dan lembaga agama/keagamaan, dengan skala prioritas dan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pendayagunaan Dana Kebajikan meliputi pendidikan, pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, usaha produktif, dukungan kegiatan lembaga keagamaan, dan operasional LPDK (maksimal 10% dari dana terkumpul). LPDK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Dana Kebajikan kepada Sekretaris Jenderal dan pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan Khonghucu yang membentuknya.

Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Kebajikan, yang dilaksanakan oleh Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan melalui pelaporan tertulis kepada Sekretaris Jenderal.

","transitional_provisions","sanctions","1. LPDK yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan izin pembentukan LPDK.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.335, 2023
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS. Charity Fund. Management.

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2023
CONCERNING
MANAGEMENT OF CHARITY FUND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the state guarantees the freedom of every resident to embrace their respective religions and to worship according to their religion and beliefs;
that the Charity Fund is a religious institution that has the potential to increase justice and social welfare;
that in order to increase the effectiveness and efficiency of the Charity Fund, it is necessary to regulate the management of the Charity Fund;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Religious Affairs concerning the Management of the Charity

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b46e7f12-10c8-4ac8-b77c-5140e1544a5e","actionData","errors"]