[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b46cab8e-12f9-4cc6-b172-bb4aa1b31bb8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","short_title","Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-11-29","effective_date","2024-12-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5b0a08a5-7312-4df7-abd2-82d1520ce7a0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","short_name","Peraturan BNPP","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Badan SAR Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tunjangan Kinerja - Pegawai - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
2024
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan NO. 4, BN 2024 (914) : 18 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan TENTANG Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 29 Tahun 2014; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 49 Tahun 2018; Perpres Nomor 83 Tahun 2016; Perpres Nomor 118 Tahun 2024; dan Peraturan BNPP Nomor 8 Tahun 2020. \n Peraturan ini mengatur mengenai Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini. Tunjangan Kinerja memperhitungkan komponen: a. Capaian Kinerja Pegawai; dan b. kedisiplinan Pegawai, sesuai kelas jabatan dan ketentuan dalam Peraturan Badan ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2024. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.05 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 23 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 18 dan lampiran hlm 19 s.d. 23) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.05 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mengatur tentang pemberian tunjangan kinerja (Tukin) bagi Pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Tunjangan Kinerja diberikan sebagai penghargaan atas capaian kinerja, dengan besaran sesuai kelas jabatan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Ketentuan Substansial:

Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Lainnya yang diangkat dalam jabatan dan bekerja penuh waktu di Basarnas. Tunjangan Kinerja memperhitungkan komponen capaian kinerja dan kedisiplinan Pegawai, sesuai kelas jabatan. Penilaian kinerja dilakukan melalui evaluasi capaian kinerja secara periodik (bulanan atau triwulanan) dan tahunan, meliputi hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai. Kedisiplinan Pegawai meliputi kehadiran dan hukuman disiplin.

Tunjangan Kinerja dapat dikurangi berdasarkan nilai capaian kinerja, tidak menyampaikan laporan kinerja, penetapan hukuman disiplin, ketidakhadiran, serta keterlambatan atau pulang sebelum waktunya. Sebaliknya, terdapat penambahan Tunjangan Kinerja bagi pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas.

Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya, setelah memperhitungkan capaian kinerja dan kedisiplinan Pegawai. Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebelum Peraturan Badan ini diundangkan dilakukan pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.05 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Badan SAR Nasional.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.05 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Badan SAR Nasional","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 4 OF 2024

ABOUT

GRANTING OF PERFORMANCE ALLOWANCES FOR EMPLOYEES
WITHIN THE NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 11 of the Presidential Regulation Number 118 of 2024 concerning Performance Allowances for Employees within the National Search and Rescue Agency, it is necessary to stipulate a Regulation of the National Search and Rescue Agency regarding the Granting of Allowances Performance for Employees within the National Search and Rescue Agency; \n \n
Remembering:	\n \n Law Number 29 of 2014 concerning Search and Rescue (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 267, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b46cab8e-12f9-4cc6-b172-bb4aa1b31bb8","actionData","errors"]