[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b465e6db-fbc9-4691-afec-f786513370bb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Konservasi Sumber daya Air","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2023-06-09","effective_date","2023-06-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cirebon","place_of_enactment","Cirebon","theme","Konservasi Sumber daya Air","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KONSERVASI - SUMBER - DAYA - AIR
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kota Cirebon Tahun 2022 No 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Konservasi Sumber daya Air
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Konservasi Sumber Daya Air. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 37 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2012; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; Perda Prov. Jabar No. 7 Tahun 2014; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2021. \n Peraturan ini mengatur tentang Konservasi Sumber Baya Air yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penetapan Zona Konservasi Sumber Daya Air, Bentuk Konservasi Sumber Daya Air di Masing-Masing Zona, Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air, Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Air, Pengawetan Air, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2023. \n 26 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Konservasi Sumber Daya Air bertujuan untuk mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan pelestarian/pengawetan sumber daya air agar tidak berdampak buruk, melestarikan sumber daya air agar tetap menghasilkan air berkualitas dan berkelanjutan, meningkatkan daya dukung dan fungsi sumber daya air, menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah untuk mengurangi banjir, serta mengoordinasikan penyelenggaraan konservasi sumber daya air.

Kebijakan ini menetapkan zona konservasi sumber daya air yang meliputi zona kawasan siap bangun dan kawasan terbangun (dengan kegiatan konservasi berupa sumur resapan air hujan, kolam penampungan air hujan/embung, lubang resapan biopori, dan tanaman pohon/penghijauan), serta zona kawasan belum terbangun (dengan kegiatan konservasi berupa tanaman pohon/penghijauan). Pengelolaan konservasi sumber daya air meliputi perlindungan dan pelestarian sumber daya air, serta pengawetan air.

Perlindungan dan pelestarian sumber daya air dilakukan melalui pemeliharaan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengendalian pemanfaatan sumber air, pengisian air pada sumber air, pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, pengaturan permukiman pada daerah resapan air, perlindungan sumber air terkait kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, pengaturan daerah sempadan sumber air, serta rehabilitasi dan pelestarian ruang terbuka hijau. Pengawetan air dilakukan dengan menyimpan air hujan, menghemat penggunaan air tanah, mengendalikan penggunaan air tanah, memprioritaskan penggunaan air permukaan dan air hujan, meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah, dan membudayakan penggunaan ulang air.

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban terkait konservasi sumber daya air, serta peran serta masyarakat diatur dalam peraturan ini. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, dan pendanaan konservasi sumber daya air bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua jenis kegiatan konservasi Sumber Daya Air yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIREBON
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIREBON CITY
NUMBER 3 OF 2022
ABOUT
WATER RESOURCES CONSERVATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIREBON,

Considering:

that water is a basic human need bestowed by God Almighty and as part of natural resources, its preservation must be maintained through activities called Water Resources Conservation;
that in facing the imbalance between decreasing water availability and increasing water demand, water resources need to be conserved so that water remains available in sufficient quality and quantity and is sustainable;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation on Water Resources Conservation;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the Provinces of East

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b465e6db-fbc9-4691-afec-f786513370bb","actionData","errors"]