[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b45354e6-e4e1-446e-a6c0-f54fabb79693","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-11-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara","place_of_enactment","Kwandang","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Hak dan Kewajiban Penduduk; Kewenangan Penyelenggara, Instansi Pelaksana, UPTD, Kecamatan dan Desa; Pendaftaran Penduduk; Data dan Dokumen Kependudukan; Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan; Data Pribadi Penduduk; Pejabat Pencatat Sipil; Pencatatan Sipil; Blangko Dokumen Kependudukan; SIAK; Pelaporan; Sanksi Administrasi; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016. \n Peraturan Daerah Nomor 97 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 155), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n Peraturan daerah ini terdiri atas 55 Halaman dengan Lampiran. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 97 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 155), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Gorontalo Utara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas Dokumen Kependudukan, memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum penduduk, menyajikan data kependudukan yang akurat, mewujudkan tertib administrasi kependudukan, melindungi data pribadi penduduk, dan menyediakan data kependudukan sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Beberapa ketentuan substansial meliputi:

Pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Instansi Pelaksana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Hak dan kewajiban penduduk terkait dengan dokumen kependudukan dan pelaporan peristiwa kependudukan.
Pengaturan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pendaftaran peristiwa kependudukan seperti perubahan alamat dan pindah datang.
Ketentuan mengenai Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan, termasuk jenis-jenis dokumen dan persyaratan penerbitannya.
Perlindungan Data Pribadi penduduk.
Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Dokumen Kependudukan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","1. Denda administratif dikenakan kepada penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan, dengan besaran yang berbeda untuk WNI dan Orang Asing.\n2. Denda administratif juga dikenakan kepada penduduk yang tidak membawa KTP saat bepergian, dan Orang Asing yang tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.\n3. Pejabat atau petugas yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dapat dikenakan sanksi berupa denda.\n4. Kepala Desa atau perangkat Desa yang tidak melaksanakan tugas administrasi kependudukan sesuai tugas pembantuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH GORONTALO
THE PROVINCE OF GORONTALO

REGIONAL REGULATION OF NORTH GORONTALO REGENCY
NUMBER 6
YEAR 2016
ON
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH GORONTALO,

Considering :	that to implement the provisions of Article 20 of Government Regulation Number 37 of 2007 on the Implementation of Law Number 23 of 2006 on Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013 on Amendments to Law Number 23 of 2006 on Population Administration, it is necessary to establish a Regional Regulation on the Implementation of Population Administration.
Bearing in Mind :	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 38 of 2000 on the Establishment of Gorontalo Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 258, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4060); Law Number 23 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b45354e6-e4e1-446e-a6c0-f54fabb79693","actionData","errors"]