[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4463c1d-6554-4007-accb-8b81653a0a1a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Pemimpin Komisi Yudisial","short_title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-06-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","65f98345-cb30-49d1-a275-43deda51c9e5","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Yudisial","short_name","Peraturan KY","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Komisi Yudisial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pemilihan Pemimpin Komisi Yudisial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemilihan pimpinan - komisi yudisial
2018
Peraturan Komisi Yudisial NO. 3, jdih.komisiyudisal.go.id; 6 hlm.
Peraturan Komisi Yudisial TENTANG Tata Cara Pemilihan Pemimpin Komisi Yudisial
ABSTRAK:	\n \n Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B dan UU Nomor 22 Tahun 2004. \n Pimpinan Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah pejabat negara yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan seorang wakil ketua merangkap anggota. Pemilihan Pimpinan diselenggarakan dalam rapat pemilihan Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi Yudisial. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018. \n Pada saat Peraturan Komisi Yudisial ini berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara\r\nPemilihan Pimpinan Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun\r\n2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 6 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 6) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Yudisial ini mengatur tentang tata cara pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial. Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah adanya kekurangan dalam Peraturan Komisi Yudisial sebelumnya mengenai tata cara pemilihan pimpinan, sehingga perlu diganti untuk menampung perkembangan kebutuhan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Semua Anggota Komisi Yudisial berhak mencalonkan diri menjadi Pimpinan.
Pemilihan Pimpinan diselenggarakan dalam rapat pemilihan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi Yudisial.
Rapat pemilihan harus dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial, dan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
Pemungutan suara dilakukan dalam dua tahap, yaitu pemilihan ketua dan pemilihan wakil ketua.
Calon Pimpinan yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai Pimpinan terpilih dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Yudisial.
Pimpinan memegang jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali.
Selama belum ditetapkan Pimpinan paruh pertama, Komisi Yudisial dipimpin oleh Pimpinan sementara yang dipilih dari Anggota Komisi Yudisial yang tertua dan termuda usianya.
Pemilihan dan penetapan Pimpinan paruh pertama dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah seluruh Anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah.
Pemilihan dan penetapan Pimpinan paruh kedua dilakukan paling lambat sebelum jabatan pimpinan paruh pertama berakhir.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Komisi Yudisial ini berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
PROCEDURES FOR THE ELECTION OF LEADERSHIP OF THE JUDICIAL COMMISSION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in the Regulation of the Judicial Commission Number 1 of 2010 concerning Procedures for the Election of Leadership of the Judicial Commission as amended by the Regulation of the Judicial Commission Number 1 of 2016 concerning Amendments to the Regulation of the Judicial Commission Number 1 of 2010 concerning Procedures for the Election of Leadership of the Judicial Commission, there are still shortcomings and it has not been able to accommodate the development of needs regarding the rules for the procedures for the election of the leadership of the Judicial Commission, so it needs to be replaced;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4463c1d-6554-4007-accb-8b81653a0a1a","actionData","errors"]