[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b44406b9-e58d-4682-ab09-a03a039d2e3a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGADAAN-TANAH-BAGI-PEMBANGUNAN-UNTUK-KEPENTINGAN-UMUM-DI-DAERAH
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No.5 Seri D 2012
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam upaya untuk menjamin kelancaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di daerah, dipandang perlu untuk mengatur pedoman dan dasar dalam rangka pengadaan tanah dan menentukan besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada pihak yang melepaskan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;\r\nBerdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah\r\nDaerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum serta pendanaannya. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU No. 5 Thn 1960; UU No. 51 Thn 1960; UU No. 20 Thn 1961; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 26 Thn 2007; UU No. 12 Thn 2011; UU No. 2 Thn 2012; PP No. 40 Thn 1996; PP No. 24 Thn 1997; PP No. 36 Thn 1998; PP No. 16 Thn 2004; PP No. 38 Thn 2007; Perda Kab. Bangka No. 2 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah; Pengadaan Tanah; Penyelenggaraan Pengadaan Tanah; Penilaian Besarnya Ganti Kerugian; Pelaksanaan Pembangunan Fisik; Pengadaan Tanah Oleh Badan Hukum (Swassta) atau Subjek Hukum Lainnya; Ganti Rugi Tanam Tumbuh; Sumber Dana Pengadaan Tanah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2012 mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Latar belakangnya adalah untuk menjamin kelancaran pengadaan tanah dan menentukan besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada pihak yang melepaskan tanah. Tujuannya adalah untuk menyediakan tanah bagi kepentingan umum serta pendanaannya.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengadaan tanah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
Pemerintah menjamin tersedianya tanah dan pendanaan untuk kepentingan umum.
Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya setelah pemberian ganti kerugian.
Pengadaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional/daerah, rencana strategis, dan rencana kerja instansi.
Penyelenggaraan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan masyarakat, dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
Penilaian ganti kerugian dilaksanakan oleh penilai pertanahan yang berlisensi.
Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah atau bangunan pengganti, pemukiman kembali, atau bentuk lain yang disetujui.
Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Pelaksanaan pembangunan fisik dimulai setelah pemberian ganti kerugian.
Pengadaan tanah oleh badan hukum (swasta) atau subyek hukum lainnya dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela.
Besarnya ganti rugi tanam tumbuh ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pendanaan pengadaan tanah bersumber dari APBN dan/atau APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGKA

COPY

REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2012
CONCERNING
LAND ACQUISITION FOR DEVELOPMENT FOR
PUBLIC INTEREST IN THE REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to ensure the smooth provision of land for development for public interest in the region, it is deemed necessary to regulate guidelines and bases for land acquisition and determine the amount of compensation given to parties who release land, buildings, plants and other objects related to the land;
that based on the provisions of Article 4 of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest, the Regional Government guarantees the availability of land for Public Interest and its funding;
that the regulation of guidelines and the basis for granting compensation as referred to in letter a above, needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b44406b9-e58d-4682-ab09-a03a039d2e3a","actionData","errors"]