[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b43fac1e-d1ba-44ad-ace3-343b7f2f8063","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tahun 2019","number","1 Tahun 2019","year","2019","published_date","2019-01-07","effective_date","2019-01-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","901bd748-66d3-413e-934b-8272fe13cb3f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_name","Peraturan LIPI","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2019
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 1 Tahun 2019, BN 2019/NO. 6; PERATURAN.GO.ID: 113 HLM
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka menghadapi perubahan \r\nlingkungan global dan meningkatkan daya guna serta \r\nhasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi \r\npemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan \r\ndan teknologi, perlu dilakukan penataan kembali \r\norganisasi dan tata kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan \r\nIndonesia; \r\nb. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga \r\nIlmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri \r\nPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi \r\nBirokrasi dengan Surat Nomor 990/M.KT.01/2018 \r\ntentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga \r\nIlmu Pengetahuan Indonesia; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan \r\nIndonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga \r\nIlmu Pengetahuan Indonesia; \n 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali \r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 \r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 322); \r\n2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang \r\nUnit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali \r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 \r\nTahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang \r\nUnit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2013 Nomor 11); \n Mengatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi Kepala LIPI; Tugas dan Fungsi Sekretariat Utama; Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Imu Pengetahuan Kebumian; Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati; Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik; Tugas dan Fungsi Deputi BIdang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan; Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Jasa Ilmiah; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Unit Pelaksana Teknis;Eselonisasi;Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan' Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019. \n Mencabut Peraturan\r\nKepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan \r\nTata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650), \n 113 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). LIPI adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. LIPI bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, LIPI menyelenggarakan fungsi pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan, penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar, penyelenggaraan riset inter dan multidisiplin terfokus, pemantauan, evaluasi kemajuan, dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI, fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan, dan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum. Susunan organisasi LIPI terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Deputi Bidang Jasa Ilmiah, Inspektorat, Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Lembaga ini.\n2. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Lembaga ini.\n3. Pelaksanaan tugas dan fungsi teknis operasional di bidang konservasi dan pelayanan jasa kebun raya yang dilaksanakan oleh Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya, dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya sampai terbentuknya unit pelaksana teknis yang menangani bidang konservasi tumbuhan dan kebun raya.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650)","link","https://peraturan.go.id/id/peraturan-lipi-no-1-tahun-2014","a593d986-864d-4fe8-8af2-0fe379879453","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.6, 2019

LIPI. Organization and Governance. Revocation.

REGULATION
OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 1 OF 2019

ORGANIZATION AND GOVERNANCE
OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b43fac1e-d1ba-44ad-ace3-343b7f2f8063","actionData","errors"]