[{"_1":2,"_104":-5,"_105":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b42a7463-7561-4df7-be78-4b36fb96c54c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_100":101,"_102":103},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":-5,"_75":-5,"_76":-5,"_77":-5,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":-5,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":99},"title","Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pasar Daerah","short_title","Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2026","number","25","year","2026","published_date","2026-05-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","12cea573-4656-461c-a5bc-b1c91dfe5649","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati Kulon Progo","short_name","Perbup Kulon Progo","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","place_of_enactment","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini disusun sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pasar Daerah di Kabupaten Kulon Progo. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar yang tertib, bersih, dan sehat, meningkatkan pelayanan, memberikan perlindungan, serta memberdayakan potensi ekonomi lokal dan pedagang agar mampu berkembang secara mandiri dan adaptif.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan Pasar Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas terkait. Lingkup penyelenggaraan meliputi pelayanan, pengelolaan, pemberdayaan, pengembangan, perizinan, serta pembinaan dan pengawasan. Pelayanan mencakup aspek administrasi, penyediaan fasilitas (seperti kantor pengelola, toilet, ruang menyusui, dan sarana pendukung lainnya), serta keamanan. Pengelolaan dilakukan secara fisik (pengembangan dan pemeliharaan) dan non-fisik (standar operasional prosedur retribusi, kebersihan, dan keamanan).

Pemberdayaan pasar dilakukan melalui penumbuhan iklim usaha (pendanaan, sarana, kemitraan, perizinan, dan kesempatan berusaha) serta pengembangan usaha (sumber daya manusia dan pemasaran). Terkait perizinan, setiap penggunaan objek di Pasar Daerah (Toko/Kios, Los, Bango, Tenda, dan Tempat Dasaran) wajib memiliki Surat Izin Penggunaan (SIP) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dengan masa berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang. Penerima izin memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban, memelihara fasilitas, dan membayar retribusi, serta memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan dalam berusaha.

Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pembangunan dan rehabilitasi pasar melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu, pihak swasta atau perorangan diperbolehkan membangun fasilitas pasar atas biaya sendiri dengan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas, dengan ketentuan fasilitas tersebut nantinya akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","1. Izin Penggunaan Pasar Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin. 2. Perjanjian sewa kontrak yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap larangan bagi Penerima Izin (Pasal 17) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin sementara, atau pencabutan izin tetap. 2. Pelanggaran terhadap larangan bagi setiap orang di Pasar Daerah (Pasal 18) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pengembalian keadaan semula. 3. Pelanggaran pembangunan fasilitas tanpa persetujuan (Pasal 20) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, atau pembongkaran bangunan.","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF KULON PROGO
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGULATION OF THE REGENT OF KULON PROGO
NUMBER 25 OF 2026
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL MARKETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KULON PROGO,

Considering :

that the market is one of the drivers of the regional economy as a means of buying and selling, distribution, and promotion involving various economic actors, so the Regional Government is obligated to continuously improve the management of markets under its authority through development and empowerment so that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b42a7463-7561-4df7-be78-4b36fb96c54c","actionData","errors"]