[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b42a3eda-debb-4bc0-a47b-b166cea24fea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembagian-penetapan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:	\n \n berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 8 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016, bahwa tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati \n 1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme\r\n2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung\r\n3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan\r\n4. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa\r\n5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah\r\n6. undang-undang nomr 30 tahun 2014 tentang adminsitrasi pemerintahan\r\n7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah\r\n8. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa\r\n9. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara\r\n10. peraturan presiden nomor 107 tahun 2017 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018\r\n11. peraturan menteri keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa \r\n12. peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota dan perhitungan dana desa setiap desa\r\n13. peraturan menteri keuangan nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa menurut daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2018\r\n14. peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa \r\n15. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 13 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 \n peraturan bupati ini memutuskan tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap pekon di kabupaten pringsewu tahun anggaran 2018 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong investasi, menarik penanam modal, mengembangkan kawasan industri, meningkatkan daya saing usaha, dan membantu penanam modal yang sudah ada. Insentif dan kemudahan diberikan berdasarkan asas kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi.

Jenis usaha yang diprioritaskan meliputi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; bidang pangan (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan); infrastruktur di kawasan industri dan pariwisata; kebudayaan dan pariwisata; pendidikan; ekonomi kreatif; dan usaha yang bermitra dengan UMKMK. Bentuk insentif dapat berupa pengurangan atau keringanan pajak, retribusi, pemberian dana stimulan (khususnya untuk koperasi dan UMKM), dan bantuan modal. Kemudahan yang diberikan meliputi penyediaan informasi lahan, percepatan perizinan, fasilitasi promosi investasi, informasi insentif fiskal/non-fiskal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana usaha.

Pemberian insentif dan kemudahan harus memenuhi kriteria seperti penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, melestarikan budaya daerah, memberikan kontribusi pada pendapatan masyarakat dan pelayanan publik, meningkatkan PDRB, termasuk skala prioritas daerah, pembangunan infrastruktur, alih teknologi, industri pionir, berlokasi di daerah terpencil, melaksanakan penelitian dan pengembangan, bermitra dengan UMKMK, atau menggunakan barang modal dalam negeri. Permohonan insentif dan kemudahan diproses oleh Tim Verifikasi yang memberikan rekomendasi kepada Gubernur.

","transitional_provisions","sanctions","1. Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 17, melanggar larangan dalam Pasal 18, atau menyalahgunakan fasilitas penanaman modal dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pencabutan pemberian insentif.\n3. Selain sanksi administratif, dapat dikenakan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 7 OF 2015
ABOUT
GRANTING INCENTIVES AND EASE OF INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

Considering:

that to implement the provisions of Article 7 of Government Regulation Number 45 of 2008 concerning Guidelines for Granting Incentives and Providing Investment Facilities in the Regions and Article 3 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 64 of 2012 concerning Guidelines for Implementing Granting Incentives and Providing Investment Facilities in the Regions, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Granting Incentives and Ease of Investment;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 14 of 1964 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 1964 concerning the Establishment of the Level I Region of Lampung by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b42a3eda-debb-4bc0-a47b-b166cea24fea","actionData","errors"]