[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b42a3d1e-d510-46be-8b88-85ba12730866","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2009","number","9","year","2009","published_date","2009-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

laporan-pertanggungjawaban-apbd
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2009/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008; \n Dasar Peraturan Daerah ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah\r\nKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan\r\nBangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor\r\n68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985\r\ntentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3569);\r\n3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997\r\nNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34\r\nTahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun\r\n1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4048);\r\n4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak\r\nAtas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3688);\r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan\r\nNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4389);\r\n9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\n10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan\r\nPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4421);\r\n11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan\r\nIbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah\r\nKotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di\r\nWilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara\r\nTahun 1982 Nomor 36 );\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan\r\nProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga\r\natas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan\r\nProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4712);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4502);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar\r\nAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4503);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\r\nPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4575);\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi\r\nKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4576);\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4578);\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);\r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan\r\nKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4614);\r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;\r\n28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran\r\n2008;\r\n29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang\r\nPokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa\r\nlaporan keuangan memuat :\r\na. Laporan realisasi anggaran;\r\nb. Neraca;\r\nc. Laporan arus kas; dan\r\nd. Catatan atas laporan keuangan.\r\nCatatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun\r\nAnggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos\r\nlaporan keuangan.\r\nRincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah ditetapkan dalam peraturan bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009. \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2008. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 mencakup pendapatan sebesar Rp. 838.835.082.799,00 dan belanja sebesar (Rp. 853.643.213.094,00), sehingga terdapat defisit sebesar (Rp. 14.808.130.295,00). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 141.852.220.350,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 8.709.344.706,00, sehingga terdapat surplus sebesar Rp 133.142.875.644,00. Neraca per 31 Desember 2008 mencatat jumlah aset sebesar Rp. 1.593.096.980.378,02, jumlah kewajiban sebesar Rp. 1.384.285.441,28, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 1.591.712.694.936,74. Laporan arus kas mencatat saldo kas awal per 1 Januari 2008 sebesar Rp. 122.432.942.883,00 dan saldo kas akhir per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 118.995.663.152,00. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dalam peraturan bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAGELANG REGENCY GOVERNMENT
MAGELANG REGENCY REGULATION
NUMBER 9 OF 2009
CONCERNING
ACCOUNTABILITY REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2008

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAGELANG,

Considering:	that to implement the provisions of Article 184 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for 2008;
In View of:	Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java; Law Number 12 of 1985 concerning Land and Building Tax (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1985 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3312) as amended

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b42a3d1e-d510-46be-8b88-85ba12730866","actionData","errors"]