[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b42032cb-f34c-4974-8749-22291cc8a1f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-02-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surabaya","place_of_enactment","Surabaya","theme","PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Usaha Mikro
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: a. bahwa usaha mikro merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi \r\nstrategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan memajukan pembangunan di Daerah; \r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Daerah, perlu diselenggarakan upaya pemberdayaan usaha mikro secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan; dan\r\nc. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan serta penguatan lembaga merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dan \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950 jo. UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 98 Tahun 2014; Permendagri No. 83 Tahun 2014; Permenkop UKM No. 18/PER/M.KUKM/IX/2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Prov. Jawa Timur No. 6 Tahun 2011; dan Perda Kota Surabaya No. 14 Tahun 2016. \n Materi Pokok: Bertujuan menjamin pemberdayaan bagi usaha mikro di Daerah dan meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha di Daerah; Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan; Kriteria Usaha Mikro; Pemberdayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan pelaku usaha mikro, pengembangan usaha mikro, pelaksanaan kemitraan oleh usaha mikro, pendaftaran dan penerbitan izin usaha mikro, pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro, dan pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota. \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro dan meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan di daerah. Latar belakangnya adalah usaha mikro merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, pengembangan usaha, kemitraan, kemudahan perizinan, serta koordinasi dan pengendalian.
Kriteria usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.
Prinsip-prinsip pemberdayaan usaha mikro, antara lain penumbuhan kemandirian, pengembangan usaha berbasis potensi daerah, peningkatan daya saing, dan penyelenggaraan perencanaan terpadu.
Pengembangan usaha mikro meliputi fasilitasi (bidang produksi, pemasaran, SDM, desain dan teknologi) dan pelaksanaan pengembangan usaha oleh dunia usaha dan masyarakat.
Kemitraan antara usaha mikro dengan usaha besar atau menengah berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
Kewajiban pelaku usaha mikro untuk memiliki izin usaha mikro yang diterbitkan oleh Walikota (didelegasikan kepada Camat).
Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro secara sistematis, sinkron, terpadu, dan berkelanjutan.

Pelaku usaha mikro berhak memperoleh kepastian usaha dan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah Daerah, serta berkewajiban menjalankan usaha sesuai izin, mematuhi ketentuan izin, menyusun pembukuan, dan melakukan kegiatan usaha setelah izin diterbitkan. Pelaku usaha mikro dilarang melakukan perdagangan ilegal dan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, dan/atau Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.\n2. Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF SURABAYA
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SURABAYA CITY
NUMBER 1 OF 2021
ON
MICRO ENTERPRISE EMPOWERMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURABAYA,

Considering :

that micro enterprises are an integral part of the people's economy which shall have a strategic position, role and potential to realize economic growth, equity and increase in people's income, job creation, poverty alleviation and advancing development in the region;
that in order to increase the ability of micro enterprises in facing tight and competitive business competition in the region, it is necessary to organize comprehensive, optimal and sustainable micro enterprise empowerment efforts;
that based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Micro Enterprise Empowerment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b42032cb-f34c-4974-8749-22291cc8a1f9","actionData","errors"]