[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b41bef22-d744-4410-a772-f512e9f9015c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2016","number","26","year","2016","published_date","2016-06-30","effective_date","2016-07-19","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"ca8fd3e6-a145-42c3-bba9-a5c528fb4962","Kerja Sama Luar Negeri","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 26, BN.2016/No.1054, peraturan.go.id : 10 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.IZ.03.10 Tahun 2003 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation\n2. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation, Pelaksanaan dan Pembatalan Pre Clearance, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-101.UM.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation, Pelaksanaan dan Pembatalan Pre Clearance.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik dengan memfasilitasi pemberian Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC) bagi anggota organisasi APEC. KPP APEC adalah kartu elektronik yang memungkinkan pemegangnya melakukan perjalanan dan tinggal di negara anggota APEC. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. KPP APEC dapat diberikan kepada pebisnis bonafide dan pejabat pemerintah Indonesia yang sering melakukan perjalanan bisnis ke negara anggota APEC. Permohonan KPP APEC harus diajukan dengan melampirkan berbagai dokumen persyaratan, dan dikenai biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KPP APEC berlaku sebagai visa kunjungan dan memiliki masa berlaku maksimal lima tahun. Pemegang KPP APEC dapat masuk ke Indonesia melalui konter khusus di tempat pemeriksaan imigrasi yang ditetapkan.

","transitional_provisions","1. KPP APEC yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih dapat digunakan sampai dengan masa berlaku KPP APEC habis.\n2. Permohonan KPP APEC yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetapi belum selesai diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Dalam hal pemegang KPP APEC melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal dapat membatalkan KPP APEC yang bersangkutan.\n2. Pembatalan Pre Clearance dapat dilakukan jika pemegangnya melakukan pelanggaran keimigrasian, pemohon termasuk dalam daftar penangkalan, atau atas permintaan dari negara atau wilayah administratif dari negara yang menerapkan skema KPP APEC.","revokes",[100,105,107],{"_101":102,"_103":104},"text","Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.IZ.03.10 Tahun 2003 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation","link","",{"_101":106,"_103":104},"Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation, Pelaksanaan dan Pembatalan Pre Clearance",{"_101":108,"_103":104},"Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-101.UM.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation, Pelaksanaan dan Pembatalan Pre Clearance","revoked_by",[111],{"_101":112,"_103":113,"_36":114},"Permen Imipas No. 4 Tahun 2025 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation","https://peraturan.bpk.go.id/Details/316858/permen-imipas-no-4-tahun-2025","305c77e8-bad1-4efb-a0f4-eebd1c9a5f97","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA No. 1054, 2016

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 26 OF 2016
CONCERNING
ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION BUSINESS TRAVEL CARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve economic cooperation in the Asia Pacific region through cooperation with the Asia Pacific Economic Cooperation organization, it is necessary to facilitate the granting of Asia Pacific Economic Cooperation Business Travel Cards for members of the Asia Pacific Economic Cooperation organization;
that the provisions regarding the Asia Pacific Economic Cooperation Business Travel Card as stipulated in the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.03.IZ.03.10 of 2003 concerning the Asia Pacific Economic Cooperation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b41bef22-d744-4410-a772-f512e9f9015c","actionData","errors"]