[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4137ba5-fb76-4fe2-9522-e831193d296b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":85,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2023 tentang PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2023","number","13","year","2023","published_date","2023-06-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan\r\nkepastian hukum dalam melakukan percepatan\r\npenurunan stunting perlu mengatur mengenai\r\nPercepatan Penurunan Stunting antara Pemerintah\r\nDaerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan, dan pemangku\r\nkepentingan; \r\nb. bahwa pelaksanaan program percepatan penurunan\r\nstunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan\r\nberkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi\r\nmerupakan manifestasi dari kesungguhan dan\r\nkonsistensi komitmen pemerintah daerah dalam\r\nmendukung strategi nasional guna mencapai target\r\ntujuan pembangunan berkelanjutan, \r\nc. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72\r\nTahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting\r\nperlu menyusun Peraturan Bupati. \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang\r\nperlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang\r\nPercepatan Penurunan Stunting. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 1822); \r\n2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1444,\r\nTambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi\r\nUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6856); \r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun\r\n2022 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) \r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi\r\nUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6856); \r\n5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan,\r\nMutu dan Gizi pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4424); \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian\r\nAir Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5291); \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan\r\nKedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\ntentang Desa; \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan\r\nLingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5570); \r\n10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan\r\nNasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor); \r\n11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang\r\nPercepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 172);\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang\r\nPedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan\r\nPos Pelayanan Terpadu;\r\n13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem\r\nKewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2010 Nomor 383);\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang\r\nPedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium\r\ndi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor\r\n675);\r\n15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/ 2010\r\ntentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang\r\nPedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan\r\nTerpadu;\r\n17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/\r\nPer/XI/2011tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih\r\ndan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor\r\n755);\r\n18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang\r\nBahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2012 Nomor 757);\r\n19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang\r\nPedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan\r\nPesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor\r\n163);\r\n20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang\r\nPenyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);\r\n21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka\r\nKecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2013 Nomor 1438);Peraturan Menteri Kesehatan\r\nNomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193); \r\n22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya\r\nPerbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nTahun 2014 Nomor 967);\r\n23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya\r\nKesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 825);\r\n24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang\r\nPedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);\r\n25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang\r\nPedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 1110);\r\n26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang\r\nStandar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu\r\nHamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840); \r\n27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang\r\nStandar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441); \r\n28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya\r\nKesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun Nomor 1775); \r\n29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang\r\nPenyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan\r\nKeluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor\r\n1123); \r\n30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018\r\ntentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80\r\nTahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); \r\n31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang\r\nStandar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 358); \r\n32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016\r\ntentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 1037); \r\n33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017\r\ntentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup\r\nSehat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1505); \r\n34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang\r\nPedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk\r\nMendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting\r\nTerintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor\r\n530); \r\n35. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Bantaen Nomor 6); \r\n36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,\r\ndan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang\r\nPedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan\r\nMasyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2020 Nomor 1633); \r\n37. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2016\r\ntentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nBantaeng Tahun 2016 Nomor 1); \r\n38. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 34 Tahun 2015 tentang\r\nPemberian Air Susu ibu Eksklusif pada Bayi di Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 34).\r\n \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : MAKSUD DAN TUJUAN\r\nBAB III : RUANG LINGKUP\r\nBAB IV : PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING\r\nBAB V : SASARAN DAN KEGIATAN\r\nBAB VI : STRATEGI, TARGET DAN RENCANA AKSI DAERAH \r\nBAB VII : TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH\r\nBAB VIII : TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DESA\r\nBAB IX : DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH DANMASYARAKAT DALAM PENURUNAN STUNTING\r\nBAB X : TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING\r\nBAB XI : KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING\r\nBAB XII : PEMBIAYAAN\r\nBAB XIII : PEMBINAAN \r\nBAB XIV : PENGAWASAN\r\nBAB XV : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023. \n 32 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bantaeng. Percepatan ini melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Tujuannya adalah untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan melalui program yang holistik, integratif, dan berkualitas.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Pilar Strategi Daerah:\n
1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan.
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan konvergensi program nasional dan daerah.
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi.
5. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi.
\n
Sasaran Kegiatan:\n
- Intervensi Spesifik: Remaja, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, bayi (0-6 bulan), balita (7-23 bulan), dan balita (24-59 bulan).
- Intervensi Sensitif: Masyarakat umum, khususnya keluarga.
\n
Tanggung Jawab dan Peran:\n
- Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan nasional, mengkoordinasikan kegiatan konvergensi, melaksanakan advokasi, dan mengembangkan kerja sama.
- Pemerintah Desa bertanggung jawab mendukung kegiatan pembangunan prioritas melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pencegahan stunting.
\n

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkatan, koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF ΒΑΝTAENG REGENCY
YEAR 2023 ΝΟΜMOR 13

REGULATION OF HEAD OF REGION ΒΑΝΤΑENG
NUMBER 13 OF 2023

CONCERNING

ACCELERATION OF STUNTING REDUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF REGION BANTAENG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide direction, foundation and
legal certainty in accelerating
stunting reduction, it is necessary to regulate the
Acceleration of Stunting Reduction between the Regional
Government, Village/Kelurahan Government, and stakeholders;
that the implementation of stunting reduction acceleration
programs carried out holistically, integratively, and
with quality through coordination, synergy, and synchronization
is a manifestation of the seriousness and
consistency of the regional government's commitment in
supporting the national strategy to achieve the target
of sustainable development goals,
that to follow up on Presidential Regulation Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4137ba5-fb76-4fe2-9522-e831193d296b","actionData","errors"]