[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b412189c-e50e-4981-b17d-c45a24fbefef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-07-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bitung","place_of_enactment","Bitung","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bitung ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Perubahan tersebut mencakup definisi istilah-istilah penting seperti Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Kerugian Daerah, dan Pihak Lain yang dapat dikenakan TGR. Selain itu, diatur pula mengenai pelaksanaan TGR terhadap Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, dan pihak lain yang merugikan daerah.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur penyelesaian TGR melalui upaya damai, TGR Biasa, penggantian kerugian barang daerah, dan pencatatan. Pegawai atau pihak lain yang bertanggung jawab atas kehilangan barang daerah dapat melakukan penggantian dengan uang atau barang. Dalam hal kerugian daerah diselesaikan melalui pengadilan, Walikota berupaya agar putusan pengadilan atas kerugian daerah berupa uang dan/atau barang yang disita/dirampas diserahkan ke daerah.

\n\n

Selanjutnya, peraturan ini memberikan kewenangan kepada Walikota untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan bagi Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara yang terbukti merugikan daerah. Pemerintah Daerah juga dapat mengajukan gugatan perdata melalui badan peradilan jika kerugian daerah tidak dapat diselesaikan melalui Majelis Pertimbangan TP-TGR. Terakhir, diatur pula mengenai tindakan penyidikan PNS yang dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari atasan langsung.

","transitional_provisions","1. Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya peraturan ini, dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BITUNG
NORTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BITUNG CITY
NUMBER 4 OF 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BITUNG CITY NUMBER 7
YEAR 2012 CONCERNING TREASURY CLAIMS AND CLAIMS FOR
COMPENSATION FOR REGIONAL FINANCE AND ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BITUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Regional Regulation of Bitung City Number 7 of 2012 concerning Treasury Claims and Claims for Compensation for Regional Finance and Assets of Bitung City needs to be readjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendment to Regional Regulation of Bitung City Number 7 of 2012 concerning Treasury Claims and Claims for Compensation for Regional Finance and Assets of Bitung City;

In View of :

Article 18 Paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b412189c-e50e-4981-b17d-c45a24fbefef","actionData","errors"]