[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3f69d83-8db7-41d2-91af-b112d5f0f313","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Di Luar Rumah Sakit","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011","number","15","year","2011","published_date","2011-09-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Di Luar Rumah Sakit","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PELAYANAN - KESEHATAN - PADA - FASILITAS - PELAYANAN - KESEHATAN - MILIK - PEMERINTAH - DAERAH - DI - LUAR - RUMAH - SAKIT
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD 2011/15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Di Luar Rumah Sakit
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa ini dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien, diiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang memerlukan pembiayaan yang tinggi sehingga perlu ditunjang dengan pembiayaan dan tarif yang memadai melalui pengaturan tarif atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit;\r\nbahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 tahun\r\n2001\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a\r\ndan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBandung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas\r\nPelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah\r\nSakit. \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4\r\nTahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan\r\nKabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981\r\nUndang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 29 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia\r\nTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ah, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; \r\nPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 359/Menkes/SK/IV/2002\r\nKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 298/Menkes/SK/III/2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 \r\nPeraturan DaerahKabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2009\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 20 \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, nama,objek dan subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan, prinsi dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif, kebijakan tarif, jenis pelayanan dan besaran tarif retribusi, wilayah pemungutan retribusi, prosedur dan tata cara pelayanan, retribusi terhutang, tata cara pemungutan, tata cara cara pembayaran, keberatan, pemngembalian kelebihan pembayaran, pengurangan peringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa, tata cara penghapusan piutang retribusi kedaluwarsa, insntif, pengendalian dan pengawasan, penyidikan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit/I nstalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung Di Luar Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 54 Seri D, dicabut \n 35 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit/Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung Di Luar Rumah Sakit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar rumah sakit. Latar belakang peraturan ini adalah perkembangan sosial ekonomi yang memerlukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung oleh pembiayaan dan tarif yang memadai. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur tarif atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di luar Rumah Sakit, meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa, dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit.
Jenis pelayanan kesehatan meliputi pelayanan administrasi, rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, penunjang medik, kefarmasian, dan laboratorium.
Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar Unit Cost dari setiap jenis pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pemungutan, pembayaran, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
COPY

NUMBER 15 YEAR 2011

REGENCY REGULATION OF BANDUNG
NUMBER 15 YEAR 2011
CONCERNING
HEALTH SERVICE RETRIBUTION AT FACILITIES
HEALTH SERVICES OWNED BY THE REGIONAL GOVERNMENT
OUTSIDE THE HOSPITAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANDUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that with the current socio-economic developments in an effort to maintain and improve the quality of health services to patients, accompanied by the development of medical science and technology that requires high costs, it needs to be supported by adequate financing and tariffs through the regulation of tariffs for health services provided by regional government-owned health service facilities outside the Hospital;
that Bandung Regency Regulation Number 18 of 2001 concerning Health Service Tariffs at Government Health Units/Installations of Bandung Regency outside the Hospital is no longer

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3f69d83-8db7-41d2-91af-b112d5f0f313","actionData","errors"]