[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3eb9f4a-684b-48c0-a27e-62b8560d2ce3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-05-22","effective_date","2015-05-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31, Pasal 40\r\ndan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang\r\nDesa dan Pasal 41, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43\r\nTahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk\r\nmengoptimalkan pembinaan terhadap Kepala Desa, maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun\r\n2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,\r\nPengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013, perlu ditinjau\r\nkembali;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nTata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian\r\nKepala Desa; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Lowongan Kepala Desa; Akhir Masa Jabatan Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa; Tahapan Pemilihan Kepala Desa; Pembentukan Panitia Pemilihan; Pembentukan Tim Pengawas Desa; Pembentukan Tim Pengawas Kecamatan; Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten; Pemungutan Suara; Persyaratan Calon Kepala Desa; Mekanisme Pemilhan Kepala Desa; Sanksi Bakal Calon/Calon; Saksi; Pelaksanaan Pemungutan Suara; mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah; Biaya Pemilihan Kepala Desa; Pencalonan dalam Pemilihan Umum dan Ijin Dalam Pemilihan Kepala Desa; Ijin Beristri Lebih dari Satu dan Perceraian; Ijin Tidak Masuk Kerja bagi Kepala Desa; Larangan Kepala Desa; Teguran bagi Kepala Desa; Pemberhentian Sementara Kepala Desa; Jajak Pendapat; Pemberhentian Kepala Desa; Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa; Pengangkatan dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui musyawarah Desa; Ijin Pencalonan Kepala Desa Bagi PNS; Sanksi; Masa Jabatan Kepala Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015. \n Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 \n 58 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Pemalang. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta untuk mengoptimalkan pembinaan terhadap Kepala Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meninjau kembali dan menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tahapan pemilihan Kepala Desa yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Peraturan ini juga mengatur pembentukan panitia pemilihan dan tim pengawas di tingkat desa dan kecamatan, serta panitia pemilihan di tingkat kabupaten. Kewenangan dan tanggung jawab masing-masing panitia dan tim pengawas juga diatur secara rinci. Selain itu, peraturan ini mengatur persyaratan calon Kepala Desa, mekanisme pendaftaran dan penetapan pemilih, penjaringan dan penyaringan bakal calon, pelaksanaan kampanye, serta mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara.\n\nPeraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, termasuk kewajiban perizinan (izin dari Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri), pendaftaran (pendaftaran pemilih), persetujuan, pelaporan, atau notifikasi. Persyaratan khusus bagi badan hukum tidak relevan dalam konteks ini karena peraturan ini mengatur tentang pemilihan Kepala Desa, yang merupakan jabatan individu.","transitional_provisions","1. Kepala Desa yang ada, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.","sanctions","1. Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa, dikenakan ketentuan pidana dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Tindak pidana meliputi pemberian keterangan tidak benar, pemalsuan surat, menghalang-halangi pemilih, menggunakan kekerasan, memberi suap, mengaku sebagai orang lain, memberikan suara lebih dari satu kali, menggagalkan pemungutan suara, mendampingi pemilih secara tidak sah, dan mengubah hasil pemungutan suara.\n3. Sanksi pidana berupa pidana kurungan dan/atau denda dengan besaran yang bervariasi tergantung jenis pelanggaran.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

LOCAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 1 OF 2015
ON
PROCEDURES FOR ELECTION, APPOINTMENT,
AND DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEMALANG,

Considering :

that to implement the provisions of Article 31, Article 40
and Article 119 of Law Number 6 of 2014 on
Villages and Article 41, Article 45 of Government Regulation Number 43
of 2014 on Implementing Regulations of Law
Number 6 of 2014 on Villages, and to
optimize the development of the Village Head, then
Regional Regulation of Pemalang Regency Number 18 of
2006 on Procedures for Election, Nomination,
Appointment, Inauguration and Dismissal of Village Heads
as amended by Regional Regulation
Pemalang Regency Number 10 of 2013, needs to be reviewed
again;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on
Procedures for Election, Appointment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3eb9f4a-684b-48c0-a27e-62b8560d2ce3","actionData","errors"]