[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3e9a4e6-8b08-42f9-b9cd-d345a65a5663","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cirebon","place_of_enactment","Sumber","theme","Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan Hukum
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD. 2025 (2); 20 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) PP No 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perli menetapkan Perda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 107 Tahun 2024; PP No 42 Tahun 2013; Perda Prov Jabar No 14 Tahun 2015; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, tata cara permohonan penyaluran dana bantuan hukum, pelaporan dan evaluasi, larangan, pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, yang menekankan pentingnya penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari hak asasi dan akses terhadap keadilan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Penyelenggaraan Bantuan Hukum:** Bupati Cirebon bertanggung jawab untuk menyelenggarakan bantuan hukum, termasuk pengalokasian anggaran dalam APBD, registrasi pemberi bantuan hukum, dan pencairan dana bantuan hukum.\n2. **Kerja Sama dengan Pemberi Bantuan Hukum:** Bupati dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi, atau lembaga dari daerah lain jika belum tersedia di Kabupaten Cirebon.\n3. **Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum:** Pemberi bantuan hukum memiliki hak untuk merekrut tenaga hukum, memberikan layanan bantuan hukum, dan mendapatkan anggaran. Mereka juga berkewajiban melaporkan program dan penggunaan anggaran, menjaga kerahasiaan informasi, dan memberikan layanan yang mudah diakses.\n4. **Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum:** Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya selesai, mendapatkan informasi terkait perkara, dan memberikan penilaian atas layanan yang diterima. Mereka wajib memberikan informasi yang benar dan membantu kelancaran proses bantuan hukum.\n5. **Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum:** Proses pemberian bantuan hukum meliputi pengajuan permohonan tertulis atau lisan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan, dan pemberian bantuan hukum secara litigasi maupun nonlitigasi.\n6. **Pembiayaan Bantuan Hukum:** Pembiayaan bantuan hukum dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah, dengan besaran biaya ditetapkan oleh Keputusan Bupati.","transitional_provisions","Pasal 41 menyatakan bahwa Sistem Informasi Database Bantuan Hukum Pemerintah Daerah (Sidbankum) harus dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","Pasal 9:\n1. Pelanggaran kewajiban oleh Pemberi Bantuan Hukum dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembatalan perjanjian, penghentian pemberian anggaran, dan/atau penghentian pemberian anggaran pada tahun berikutnya.\n\nPasal 39:\n2. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar larangan menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum atau mengajukan kegiatan bantuan hukum dalam kasus yang sama yang telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat kecuali berbeda Nomor Perkara dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CIREBON REGENCY
NUMBER 2 OF 2025

REGIONAL REGULATION OF CIREBON REGENCY
NUMBER 2 OF 2025
CONCERNING
LEGAL AID FOR INDIGENT PEOPLE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIREBON,

Considering:	that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Article 19 paragraph (3) of Government Regulation Number 42 of 2013 concerning Requirements and Procedures for Granting Legal Aid and Distributing Legal Aid Funds, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Legal Aid for Indigent People;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 104, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5248); Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3e9a4e6-8b08-42f9-b9cd-d345a65a5663","actionData","errors"]