[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3e44800-02c2-4d09-968a-773fadd7e0b0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang PAJAK RESTORAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","2009-05-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi","place_of_enactment","Sengeti","theme","PAJAK RESTORAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK RESTORAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2009/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK RESTORAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu dukungan biaya dari pajak daerah; \r\nSalah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pajak hiburan sebagaimana diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Restoran tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti. \n UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmen Kehakiman No. M.-040PW.03 Tahun 1984.\r\n \n Perda ini mengatur mengenai Pajak Restoran, meliputi: Nama, Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Daluwarsa; Penyidikan; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2009. \n Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Kab. Muaro Jambi No. 6 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Restoran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai mengangsur dan menunda pembayaran dan tata caranya diatur dengan Peraturan Bupati \n 14 hlm.; Penjelasan 4 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 6 Seri A Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Restoran di Kabupaten Muaro Jambi. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta mengganti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran, termasuk rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pemancingan, dan usaha sejenis yang disertai fasilitas penyantapan. Pengecualian diberikan untuk pelayanan jasa boga dan usaha dengan peredaran kurang dari atau tidak melebihi Rp 10.000.000,- per tahun.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan di restoran, sedangkan wajib pajak adalah pengusaha restoran.
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran, dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%.
Tata cara pemungutan pajak tidak dapat diborongkan dan dapat dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
Wajib Pajak diwajibkan menggunakan Nota Penjualan sebagai bukti pembayaran.
Peraturan ini juga mengatur mengenai masa pajak, saat pajak terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), tata cara penghitungan dan penetapan pajak, pembayaran, penagihan, pengurangan, keringanan, pembebasan pajak, pembetulan, pembatalan, keberatan, banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, daluwarsa, penyidikan, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak 2 (dua) kali pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.\n3. Setiap Wajib Pajak yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER: 06
REGIONAL GAZETTE
MUARO JAMBI REGENCY
YEAR 2009
TLD NO: 05

REGIONAL REGULATION OF MUARO JAMBI REGENCY
NUMBER 06 YEAR 2009
CONCERNING
RESTAURANT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUARO JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to carry out regional government and development to improve the welfare of the people, it is necessary to have cost support from regional taxes;
that one source of regional income comes from entertainment tax as stipulated in Regional Regulation Number 6 of 2001 concerning Hotel and Restaurant Tax which is no longer in accordance with the current situation, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Restaurant Tax;

In view of:

Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3e44800-02c2-4d09-968a-773fadd7e0b0","actionData","errors"]