[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3e3738b-5b55-42ab-a1eb-ad12f1374910","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjar Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjar Nomor 61 Tahun 2024","number","61","year","2024","published_date","2024-11-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Pedoman Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom - Pedoman Kerja Sama
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 61, BD.2024 (61) : 7 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Pedoman Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) \r\nPeraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2020 tentang \r\nPerusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman \r\nKerja Sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta \r\nAnom; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2020; \n Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang pedoman kerja sama perusahaan umum daerah air minum tirta anom dengan pemenuhan batasan istlah pada pengaturannya. Diatur tentang bentuk kerja sama, tahapan kerja sama, perjanjian kerja sama, kelembagaan kerja sama, pengawasan dan pengendalian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2024. \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama bagi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Anom Kota Banjar. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat optimal, mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta melindungi kepentingan Perumda, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Secara substansial, peraturan ini mengatur bahwa pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Direksi dengan bentuk yang meliputi operasi (joint operation), pendayagunaan ekuitas (joint venture), dan bentuk lainnya. Untuk kerja sama yang bersifat joint operation dan joint venture, diperlukan persetujuan dari Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM). Peraturan ini juga menetapkan persyaratan ketat bagi mitra, termasuk kewajiban penyampaian proposal, studi kelayakan, rencana bisnis, dan manajemen risiko. Selain itu, Direksi diberikan kewenangan untuk membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama dan Sekretariat Kerja Sama guna mengelola, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama secara teknis dan administratif.

","transitional_provisions","1. Kerja sama yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.","sanctions","1. Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian kerja sama wajib dimuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh para pihak.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF BANJAR REGULATION NUMBER 61 OF 2024 CONCERNING GUIDELINES FOR COOPERATION OF THE REGIONAL PUBLIC DRINKING WATER COMPANY TIRTA ANOM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR

Considering :

that to implement the provisions of Article 49 paragraph (2) of Banjar City Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning the Regional Public Drinking Water Company Tirta Anom, it is necessary to establish a Mayor of Banjar Regulation concerning Guidelines for Cooperation of the Regional Public Drinking Water Company Tirta Anom;

Bearing in Mind :

Law Number 27 of 2002 concerning the Formation of Banjar City in West Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 130, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4246);
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3e3738b-5b55-42ab-a1eb-ad12f1374910","actionData","errors"]