[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3ddcd55-86ce-4ef2-9652-3b52fac24602","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-02-12","effective_date","2024-02-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

koperasi dan usaha mikro
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2024/NOMOR.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
ABSTRAK:	\n \n bahwa Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian\r\nintegral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan,\r\nperan dan potensi strategis untuk mewujudkan\r\npertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan\r\npendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja,\r\npengentasan kemiskinan dan memajukan pembangunan\r\ndi Daerah; bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha\r\nMikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis\r\ndalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten\r\nPurbalingga, diperlukan peranan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten dalam mendorong dan memberi pelindungan\r\nserta peluang berusaha yang kondusif agar mampu\r\nmewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan\r\nekonomi di Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor\r\n23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja\r\nmenjadi Undang-Undang, salah satu urusan\r\npemerintahan wajib yang menjadi kewenangan\r\nPemerintah Daerah adalah urusan Koperasi dan Usaha\r\nMikro; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan,\r\nPelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha\r\nMikro; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Pengembangan Usaha Mikro, Pembinaan dan Pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024. \n Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 dicabut. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pelindungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Purbalingga dalam mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar, serta menumbuhkan kemandirian dan kewirausahaan. Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Kemudahan bagi Koperasi meliputi pembentukan, pembubaran, dan pelaporan. Usaha Koperasi harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Pemerintah Daerah memberikan pelindungan kepada Koperasi dengan menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi dan bidang usaha yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Pemberdayaan Koperasi dilakukan dengan menumbuhkan iklim usaha yang memuat aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, serta inovasi dan teknologi. Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan dan harus memiliki Perizinan Berusaha berbasis risiko. Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum gratis kepada pelaku Usaha Mikro. Pemerintah Daerah melakukan pendataan Usaha Mikro dan menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pusat layanan terpadu Usaha Mikro untuk memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro. Pemerintah Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dianggarkan. Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka koordinasi dan pengendalian kemudahan pelindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PURBALINGGA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
FACILITATION, PROTECTION, AND EMPOWERMENT OF
COOPERATIVES AND MICRO ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURBALINGGA,

\n\n \n \n

Considering:

that Cooperatives and Micro Enterprises are an integral part of the people's economy which has a strategic position, role and potential to realize economic growth, equity and increased people's income, job creation, poverty alleviation and promote development in the Region;
that in order to empower Cooperatives and Micro Enterprises which have a strategic position and role in improving the economy in Purbalingga Regency, the role of the Regional Government of the Regency is needed in encouraging and providing protection and conducive business opportunities in order to be able to realize their role optimally in economic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3ddcd55-86ce-4ef2-9652-3b52fac24602","actionData","errors"]