[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3d78284-ac6d-4d70-a56e-0beaffc630e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI IZIN TRAYEK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-02-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purwakarta","place_of_enactment","Purwakarta","theme","RETRIBUSI IZIN TRAYEK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN TRAYEK
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ABSTRAK:	\n \n Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek perlu adanya penetapan Retribusi Izin Trayek.\r\nBerdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf d Pasal 156 ayat (1) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Izin Trayek.\r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek. \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Retribusi Izin Trayek dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Ketentuan Izin Trayek, 3. Nama, Objek dan Subjek Retribusi, 4. Golongan Retribusi, 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, 6. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, 7. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi, 8. Wilayah Pemungutan, 9. Tata Cara Pemungutan Retribusi, 10. Tata Cara Pembayaran Retribusi, 11. Sanksi Administratif, 12. Tata Cara Penagihan, 13. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, 14. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa, 15. Peninjauan Tarif Retribusi, 16. Pengawasan dan Penertiban, 17. Ketentuan Penyidikan, 18. Ketentuan Pidana, 19. Ketentuan Peralihan, dan 20. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2012. \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Purwakarta. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengendalikan pelayanan angkutan penumpang umum. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi izin trayek.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Setiap pengusaha angkutan umum di Daerah wajib memiliki Ijin Trayek dari Bupati.
Ijin Trayek diberikan berdasarkan azas domisili hukum kendaraan menurut kebutuhan yang disesuaikan dengan pola angkutan dalam rangka pengendalian transportasi yang ditetapkan oleh Bupati.
Masa berlaku Ijin Trayek adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Pemegang ijin wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Ijin Trayek.
Retribusi Izin Trayek dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Trayek.
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan trayek.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pembayaran retribusi, sanksi administratif, tata cara penagihan, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa, peninjauan tarif retribusi, pengawasan dan penertiban, serta ketentuan penyidikan.

","transitional_provisions","1. Izin trayek yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin trayek berakhir.","sanctions","1. Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali besaran tarif retribusi.\n2. Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURWAKARTA
REGIONAL REGULATION OF PURWAKARTA REGENCY
NUMBER: 3 OF 2012
CONCERNING
ROUTE PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWAKARTA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in an effort to increase regional income and control public passenger transport services on one or more Routes, it is necessary to establish a Route Permit Retribution;
that based on the provisions of Article 141 letter d Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Government may stipulate a Route Permit Retribution;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Route Permit Retribution;

In View of:

Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3d78284-ac6d-4d70-a56e-0beaffc630e3","actionData","errors"]