[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3c95917-3b5a-4bf0-a319-5f0d6a77d927","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 7 Tahun 2007","number","7","year","2007","published_date","2007-12-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah
2007
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangun dan Pelayanan Masyarakat Luas, perlu diketola dengan baik dan benar, berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan Pengelolaan Barang Daerah yang transparan memenuhi akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; \r\nb. bahwa berhubungan dengan itu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengetolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pokok-pokok Pengetotaan Barang Daerah dengan Peraturan Daerah; \n UU No 72 Tahun 1957, UU No 5 Tahun 1960, UU No 12 Tahun 1999, UU No 1 Tahun 2004, UU No 10 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, PP No 40 Tahun 1994, PP No 31 Tahun 2005, PP No 25 Tahun 2000, PP No 104 Tahun 2000, PP No 105 Tahun 2000, PP No 106 Tahun 2000, PP No 2 Tahun 2001, PP No 58 Tahun 2005, PP No 6 Tahun 2006, PP No 41 Tahun 2007, PERDA Kota Metro No 15 Tahun 2002, PERDA Kota Metro No 02 Tahun 2007. \n Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2007. \n 44 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Metro ini mengatur pokok-pokok pengelolaan barang daerah. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan barang daerah yang baik dan benar untuk mewujudkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah: Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan, dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola, Kepala Bagian Perlengkapan selaku pembantu pengelola, Kepala SKPD selaku pengguna, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna.
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran: Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD, berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah.
Pengadaan: Dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Penerimaan dan Penyaluran: Hasil pengadaan diterima oleh penyimpan barang dan disalurkan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB).
Penggunaan: Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
Penatausahaan: Meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.
Pemanfaatan: Pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna.
Pemindahtanganan: Pengalihan kepemilikan barang daerah melalui penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi terkait pengelolaan barang milik daerah.

","transitional_provisions","1. Barang milik/daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.\n2. Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengguna dan/atau pengelola.\n3. Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.","sanctions","1. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF METRO CITY
NUMBER OF YEAR 2007
on
MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL ASSET MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that Regional Assets as one of the important elements in the context of Government Administration, Development and Broad Community Service, need to be managed properly and correctly, efficiently and effectively to realize Transparent Regional Asset Management that meets accountability and is in accordance with applicable laws and regulations;
that in connection with that and in accordance with the provisions of Article 31 of Government Regulation Number 105 of 2000 on Regional Financial Management and Accountability, it is deemed necessary to stipulate the Main Principles of Regional Asset Management with Regional Regulation;

Bearing in Mind / Having Regard to:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3c95917-3b5a-4bf0-a319-5f0d6a77d927","actionData","errors"]