[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3c8b347-8482-4a3c-8643-cbce143321ba","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2002","number","3","year","2002","published_date","2001-05-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sragen","place_of_enactment","Sragen","theme","Retribusi Izin Trayek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN TRAYEK
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2001/NO.12 Seri B Nomor 01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1997 tentang\r\nPenyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan kendaraan Umum di Kabupaten\r\nSragen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemerintahan, sosial dan ekonomi\r\nsehingga perlu ditinjau kembali dan disusun Peraturan Daerah yang baru; bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu diatur dengan peraturan daerah; \n Undang-undang nomor 13 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 8 tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983; Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah-daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987; \n Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur besarnya tarif, tata cara permohonan pengujian kendaraan bermotor, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, sanksi admministrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2001. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1997 dicabut. \n 7 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/23/ Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sragen Nomor 9 tahun 1998 tanggal 16 Februari 1998 Seri B Nomor 05","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2002 mengatur tentang Retribusi Izin Trayek. Latar belakang peraturan ini adalah karena Peraturan Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1997 sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintahan, sosial, dan ekonomi.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek, izin operasi, penerbitan kartu pengawasan (KP), dan/atau izin insidentil kepada orang pribadi atau badan. Retribusi ini dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek retribusi adalah kegiatan pelayanan pemberian izin trayek, izin operasi, penerbitan kartu pengawasan (KP), dan/atau izin insidentil.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek, izin operasi, penerbitan kartu pengawasan (KP), dan/atau izin insidentil.
Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
Tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut, misalnya untuk mobil penumpang umum dan mobil bus kecil sebesar Rp. 100.000,-.
Masa retribusi untuk izin trayek dan izin operasi berlaku 5 tahun, untuk penerbitan kartu pengawasan berlaku 1 tahun, dan izin insidentil berlaku paling lama 14 hari.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SRAGEN REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SRAGEN REGENCY
NUMBER 3 OF 2002
CONCERNING
LOCAL FEE FOR ROUTE PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SRAGEN

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Regional Regulation Level II Sragen Number 7 of 1997 concerning the Implementation of Passenger Transport on Roads with Public vehicles in Sragen Regency is no longer in accordance with the development of government, social and economic affairs, so it needs to be reviewed and a new Regional Regulation needs to be drawn up;
that in connection with the above, it is necessary to regulate it by regional regulation

In view of:

Law number 13 of 1981 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java (Promulgated on August 8, 1950).
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of 1981

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3c8b347-8482-4a3c-8643-cbce143321ba","actionData","errors"]