[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3bed59e-3f20-4e7e-adc4-aae1019d8f02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","2011-08-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bojonegoro","place_of_enactment","Bojonegoro","theme","Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hak-keuangan-dprd
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, berita Daerah Kab Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro\r\n
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan anggota DPRD sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bojonegoro \n UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 27 Tahun 2009, PP No 24 Tahun 2004, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 38 Tahu 2007, Perpres No 1 Tahun 2007, Permendagri No 5 Tahun 1997, Permendagri No 21 Tahun 2001, Permendagri No 7 Tahun 2006, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 15 Tahun 2006, Permendagri No 16 Tahun 2006, Permendagri No 17 Tahun 2006, Permendagri No 53 Tahun 2007, Perda Kab. Bojonegoro No 3 Tahun 2005, Perda Kab. Bojonegoro No 2 Tahun 2008, Perda Kab. Bojonegoro No 6 Tahun 2008 \n tunjangan perumahan jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Bojonegoro \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 5 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati sebelumnya tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Jabatan bagi Pimpinan dan Rumah Dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kinerja DPRD dengan menyediakan fasilitas perumahan yang layak. Karena Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum dapat menyediakan rumah jabatan, maka diberikan tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah. Tunjangan ini diberikan setiap bulan mulai Januari hingga Desember dengan besaran yang berbeda untuk Ketua DPRD (Rp.7.217.250,00), Wakil Ketua DPRD (Rp. 5.273.000,00), dan Anggota DPRD (Rp. 3.484.000,00). Tunjangan perumahan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bojonegoro. Tata cara pencairan dan pertanggungjawaban APBD diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BOJONEGORO REGENCY
REGULATION OF THE REGENT OF BOJONEGORO
NUMBER 2 OF 2011
ABOUT
HOUSING ALLOWANCE FOR LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE
REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BOJONEGORO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOJONEGORO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve and support performance so that
they can carry out the duties and functions of the DPRD in accordance with the provisions of
prevailing laws and regulations, it is necessary to provide Houses
Official Residence for Leaders and Members of the DPRD;
that because the facilities as referred to in letter a
above, cannot yet be provided by the Bojonegoro Regency Government
, the Leadership and Members of the DPRD need to
be given a Housing Allowance;
that to determine the amount of the Housing Allowance
referred to, a study has been carried out to calculate the price of
official residence rent

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3bed59e-3f20-4e7e-adc4-aae1019d8f02","actionData","errors"]