[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3b0dbf9-8da2-4e10-a98d-b70cf923108a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004","number","5","year","2004","published_date","2004-03-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Kecamatan dan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kecamatan dan Kelurahan
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2004/ No.5 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kecamatan dan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 meletakan hampir seluruh Bidang Kewenangan Pemerintah kepada Daerah Kabupaten / Kota dengan pendekatan pada prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta palayanan umum dengan memperhatikan potensi keanekaragaman Daerah; bahwa untuk mengimplementasikan kewenangan Daerah di atas, maka telah dibentuk Perangkat Daerah Kota Banjar berdasarkan Keputusan Walikota Banjar Nomor 55 Tahun 2003 atas dasar persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 149 / M. PAN / 5 / 2003 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1 / 1377 / SJ; bahwa dengan telah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar serta dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan Daerah, maka perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan Walikota diatas khususnya mengenai Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang–undang Nomor 27 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo. Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden No 5 tahun 2001; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Skb/M.PAN /4/2003, Nomor 17 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kecamatan dan Kelurahan dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok , fungsi serta susunan organisasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2004. \n Keputusan Walikota Banjar Nomor 55 Tahun 2003 dicabut. \n 14 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Walikota Banjar Nomor 55 Tahun 2003 sepanjang mengatur Kecamatan dan Kelurahan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan kecamatan dan kelurahan di Kota Banjar. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mengimplementasikan kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, serta untuk menyesuaikan dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar.

Peraturan ini membentuk 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjar, Kecamatan Pataruman, Kecamatan Purwaharja, dan Kecamatan Langensari, beserta wilayah kerja masing-masing yang meliputi desa/kelurahan. Selain itu, peraturan ini mengatur perubahan status desa menjadi kelurahan secara otomatis pada saat berakhirnya masa jabatan kepala desa yang bersangkutan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok kecamatan meliputi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota. Fungsi kecamatan meliputi pelaksanaan kebijakan, penyiapan data dan informasi, fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi pertanahan, pelayanan umum, fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan sebagian pelimpahan kewenangan dari Walikota. Susunan organisasi kecamatan terdiri dari Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pelayanan Umum, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi kelurahan akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa yang berada dalam wilayah Kota Banjar secara otomatis berubah statusnya menjadi Kelurahaan terhitung pada saat berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Keputusan Walikota Banjar Nomor 55 Tahun 2003","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANJAR CITY

NUMBER : 5
YEAR : 2004
SERIES : D

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 5 OF 2004
CONCERNING
SUB-DISTRICT AND URBAN VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering :

that Law Number 22 of 1999 and Government Regulation Number 25 of 2000 place almost all Areas of Governmental Authority to the Regency / City Regions with an approach to the principles of democratization, community participation, equality and justice, and public service by taking into account the potential diversity of the Regions;
that to implement the authority of the Region above, the Regional Apparatus of Banjar City has been formed based on the Decree of the Mayor of Banjar Number 55 of 2003 based on the approval of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 149 / M. PAN / 5/2003 and the Minister of Home Affairs Number 061.1 / 1377 / SJ;
that with

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3b0dbf9-8da2-4e10-a98d-b70cf923108a","actionData","errors"]