For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.02/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Also known as: PMK 252/PMK.02/2015 · PMK No. 252/PMK.02/2015

Status:
Active
Effective Date:1 Juli 2015Publication Date:30 Desember 2015
Aparatur Sipil NegaraHubungan Ketenagakerjaan

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeTata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
LocationKementerian Keuangan
Effective Date01 Juli 2015
Publication Date30 Desember 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

(-)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015. Tujuannya adalah untuk mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menetapkan bahwa PT ASABRI (Persero) sebagai pengelola program JKK dan JKm. Peserta program terdiri dari prajurit, anggota Polri, dan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. Dana iuran dihitung berdasarkan perkiraan gaji, jumlah peserta, dan tarif iuran yang berlaku. Proses pencairan dana dilakukan setiap bulan berdasarkan data peserta dan besaran iuran yang telah ditetapkan dalam APBN. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang rekonsiliasi dana iuran setiap triwulan dan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh pengelola program.

1. Untuk pertama kali, pembayaran Iuran JKK dan Iuran JKm dibayarkan mulai bulan Juli 2015. 2. Dalam hal Peserta mengalami kecelakaan kerja atau kematian terhitung 1 Juli 2015 sampai dengan Peraturan Menteri ini diundangkan, Peserta tetap berhak memperoleh manfaat dari Pengelola Program. 3. Manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf b dibayarkan dengan mekanisme penggantian biaya dari Pengelola Program.

(-)