[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b39d7f26-c47f-4a82-b68c-59b148ea5071","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015","number","13","year","2015","published_date","2015-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Garut","place_of_enactment","Tarogong Kidul","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2015/13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat. Perubahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat, khususnya penyalahgunaan minuman beralkohol, yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur larangan terkait pelacuran dan minuman beralkohol. Secara rinci, peraturan ini melarang:

Berada di tempat umum jika diduga sebagai pelaku pelacuran.
Membujuk orang lain untuk melakukan praktik pelacuran.
Memproduksi, menyimpan, menjual/mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, atau C, termasuk minuman oplosan.
Memproduksi, menyimpan, menjual/mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional.

\n\n

Beberapa pasal dalam peraturan sebelumnya dihapus, yaitu Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, dan 28.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Korporasi yang mempermudah dan menyembunyikan terjadinya pelacuran dan/atau membiarkan penggunaan fasilitasnya untuk praktik pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dikenakan pembebanan biaya paksaan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n4. Terhadap korporasi dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GARUT
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GARUT REGENCY
NUMBER 13 OF 2015
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF GARUT REGENCY NUMBER 2
YEAR 2008 CONCERNING ANTI-VICE ACTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GARUT,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to develop the life of the community of Garut Regency that is free from all forms of vice, the Regional Government has established Regional Regulation of Garut Regency Number 2 of 2008 concerning Anti-Vice Acts;
that as an effort to prevent the occurrence of vice in the form of misuse of alcoholic beverages that can cause disturbances to security, peace, public order, and public anxiety, the Regional Regulation as referred to in letter a needs to be reviewed and adjusted and improved;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b39d7f26-c47f-4a82-b68c-59b148ea5071","actionData","errors"]