[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b398d67a-b763-4649-b71a-32a5aed08b30","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2017","number","11","year","2017","published_date","2017-11-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","Kesejahteraan Lanjut Usia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
2017
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2017/NO.11, TLD No.11, LL KAB.LANDAK: 36 HLM
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kesejahteraan Lanjut Usia
ABSTRAK:	\n \n Dengan Telah Ditetapkannya UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, Pemerintah Daerah Kab. Landak perlu memberikan arahan, bimbingan dan menciptkan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatakan kesejahteraan lansia sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011,PP No. 43 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 39 Tahun 2012, Kepres No. 52 Tahun 2004, Perpres No. 87 Tahun 2014, Perda Kab. Landak No. 2 Tahun 2008, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Azas, Arah dan Tujuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Tanggungjawab, Pemberdayaan, Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Kelembagaan dan Koordinasi, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017. \n 24 Halaman. Penjelasan : 12 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Landak ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia (lansia) dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Latar belakangnya adalah peningkatan jumlah lansia yang memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak menjadi beban pemerintah daerah. Peraturan ini memberikan arahan, bimbingan, dan suasana yang menunjang peningkatan kesejahteraan lansia.

Ketentuan substansial mencakup:

Pembagian Kewenangan: Pemerintah daerah bertanggung jawab mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang peningkatan kesejahteraan sosial lansia.
Ruang Lingkup Kegiatan: Peraturan ini mengatur berbagai aspek kesejahteraan lansia, termasuk pelayanan keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan, penggunaan fasilitas umum, bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial.
Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:\n
- Lansia memiliki hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai pelayanan dan kemudahan.
- Keluarga yang menanggung lansia berhak mendapatkan informasi dan pendidikan terkait layanan dasar lansia.
- Lansia juga memiliki kewajiban untuk membimbing, memberi nasihat, dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus.
\n

Peraturan ini juga mengatur pemberdayaan lansia potensial dan tidak potensial melalui peningkatan kesejahteraan sosial, serta pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi lansia dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin operasional, dan/atau penghentian pemberian bantuan.\n2. Setiap orang atau badan yang menyalahgunakan izin atau penghargaan yang diperoleh dalam pelayanan terhadap lansia dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan penghargaan, penghentian pemberian bantuan, dan pencabutan izin operasional.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF LANDAK
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LANDAK REGENCY
NUMBER | YEAR 2017
ABOUT
ELDERLY WELFARE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LANDAK,

Considering :

that the elderly as Citizens of the Republic of Indonesia have the same rights and obligations in all aspects of life, and have the potential and ability that can be developed to promote the welfare of themselves, their families and the community;
that with the increasing number of elderly people from year to year, which if not managed properly will become a burden on the Regional Government of Landak Regency, assistance is needed to improve their welfare;
that with the enactment of Law Number 13 of 1998 concerning elderly welfare, the Regional Government of Landak Regency needs to provide direction, guidance and create a supportive atmosphere for the implementation of efforts to improve the welfare of the elderly; and
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b398d67a-b763-4649-b71a-32a5aed08b30","actionData","errors"]