[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3963fbb-8d7a-4043-b170-afa54fecdcb1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara No. 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-06-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

catatan sipil - administrasi kependudukan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2016/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kabupaten Jepara dan/atau berada di luar negeri, perlu diselenggarakan Administrasi Kependudukan yang profesional,memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif, dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 2 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan penyesuaian. Sehingga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang 30 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012; \n 1. pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural\r\n2. Diantara pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 96 A dan Pasal 96 B \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 30 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\r\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2016 ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan memberikan perlindungan hukum bagi penduduk, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial yang diubah meliputi definisi-definisi dalam Pasal 1, kewajiban dan kewenangan Instansi Pelaksana dalam urusan Administrasi Kependudukan (Pasal 6 dan 7), pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi (Pasal 10), serta penghapusan Pasal 17. Peraturan ini juga mengatur perubahan terkait pelaporan kelahiran dan kematian (Pasal 27, 32, dan 44), pengakuan dan pengesahan anak (Pasal 49 dan 50), serta elemen data kependudukan (Pasal 58). Selain itu, terdapat perubahan terkait Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA) (Pasal 63, 64, dan 75A), serta larangan manipulasi data kependudukan (Pasal 77) dan perlindungan data pribadi (Pasal 79 dan 86).

\r\n\r\n

Perubahan juga mencakup pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural (Pasal 83A) dan sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (Pasal 89, 90, dan 91). Terakhir, peraturan ini mengatur sanksi pidana bagi yang melakukan manipulasi data kependudukan, menyebarluaskan data kependudukan tanpa hak, melakukan pungutan biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan, serta mencetak dan mendistribusikan blangko dokumen kependudukan tanpa hak (Pasal 95, 96A, 96B, 97, dan 97A).

","transitional_provisions","1. Instansi pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk.\r\n2. Semua Instansi Pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan Dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Instansi Pengguna mengakses data kependudukan.\r\n3. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.\r\n4. Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el\".\r\n5. Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili\".\r\n6. Semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penduduk yang melampaui batas waktu laporan Peristiwa Kependudukan dikenai denda administratif.\r\n2. Penduduk yang melampaui batas waktu laporan Peristiwa Penting dikenai denda administratif.\r\n3. Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenai denda administratif.\r\n4. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEPARA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER 11 OF 2016
ON
AMENDMENT OF REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY NUMBER
2 OF 2010 ON THE IMPLEMENTATION OF POPULATION
ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize orderly administration and to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status of every population event and important event experienced by Residents who are within and/or outside the Jepara Regency area and/or are abroad, it is necessary to organize a professional Population Administration that meets information technology standards, is dynamic, orderly and non-discriminatory;
that several provisions of Jepara Regency Regional Regulation number 2 of 2010 concerning the Implementation of Population Administration are deemed no longer in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3963fbb-8d7a-4043-b170-afa54fecdcb1","actionData","errors"]