[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b39015e4-6c65-49ba-89f7-d841519ef822","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2007","number","6","year","2007","published_date","2007-12-19","effective_date","2007-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sintang","place_of_enactment","Sintang","theme","Pemekaran Desa Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

AGRARIA-DESA
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/NO.6, TLD NO.6, LL KAB. SINTANG: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemekaran Desa Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang
ABSTRAK:	\n \n bahwa pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadi, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.24 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.72 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda Sintang No.14 Tahun 2000, Perda Sintang No.11 Tahun 2006, Perda Sintang No.13 Tahun 2006, Perda Sintang No.16 Tahun 2006, Perda Sintang No.17 Tahun 2006, Perda Sintang No.25 Tahun 2006. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pemekaran Desa, Batas Wilayah, Kekayaan Desa, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Kedudukan Keuangan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2007. \n Peraturan Daerah ini memiliki 7 halaman, 2 halaman lampiran, dan 1 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2007 mengatur tentang pemekaran desa di Kecamatan Sintang. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pemekaran beberapa desa, yaitu Desa Baning Kota dimekarkan menjadi Desa Baning Kota, Desa Sungai Ana, dan Desa Merti Guna; Desa Telok Kelansam dimekarkan menjadi Desa Telok Kelansam, Desa Tanjung Kelansam, dan Desa Anggah Jaya; serta Desa Tertung dimekarkan menjadi Desa Tertung dan Desa Lalang Baru. Peraturan ini juga menetapkan batas-batas wilayah desa hasil pemekaran dan mengatur mengenai kekayaan desa, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi pemerintah desa dan BPD, serta kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa, dan BPD, yang merujuk pada peraturan daerah terkait lainnya.

","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa Pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan sebagai Desa Persiapan.\n2. Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif.\n3. Penyerahan kekayaan desa sebagaimana Pasal 6 ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan.\n4. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan Sintang memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa.\n5. Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku.\n6. Penjabat Kepala Desa pada desa-desa pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi Pembentukan BPD Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditunjuk.\n7. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibentuk, BPD bersama Pejabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.\n8. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan Sintang memfasilitasi penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran.\n9. Dikecualikan pada Ayat (1) Pasal ini, adalah desa-desa hasil pemekaran yang telah menetapkan pusat/ibukota desa berdasarkan musyawarah mufakat di tingkat desa.\n10. Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun telah membentuk dusun minimal 1 (satu) dusun pemekaran.\n11. Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Desa\n12. Desa Induk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berkewajiban melakukan pembinaan kepada Desa-Desa hasil pemekaran.\n13. Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberian bimbingan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sampai terbentuknya Desa Defenitif.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SINTANG REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF SINTANG REGENCY
NUMBER 6 OF 2007
ABOUT
REGIONAL EXPANSION OF VILLAGES IN SINTANG SUB-DISTRICT
SINTANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SINTANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the regional expansion of villages is an effort to provide services and realize improved government administration, implementation of development, community development, development and empowerment of Village communities in an integrated, appropriate, and sustainable manner and in the context of Village Structuring that is more effective and efficient in the Sintang Sub-district area;
that in order to implement the intent of letter a above, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation of Sintang Regency concerning the Regional Expansion of Villages in Sintang Sub-district, Sintang Regency;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b39015e4-6c65-49ba-89f7-d841519ef822","actionData","errors"]