[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3810d40-e976-402e-95c4-c6c044734325","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-09-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buleleng","place_of_enactment","Buleleng","theme","Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-BULELENG-PERLINDUNGAN-LAHAN-PERTANIAN-PANGAN-BERKELANJUTAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:	\n \n bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk mencapai keadilan sosial bagi masyarakat dan untuk menjaga keseimbangan fungsi lingkungan hidup sehingga dapat terwujud Pembangunan Daerah yang berkeadilan; bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan untuk menjamin lahan sebagai penyangga fungsi sosial dan lingkungan secara maksimal serta untuk meningkatkan derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat petani pada khususnya dan penduduk pada umumnya; bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan \r\nLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; \n Peraturan ini mengatur tentang:\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Perencanaan dan Penetapan\r\n3. Pengembangan\r\n4. Penelitian\r\n5. Pemanfaatan\r\n6. Pengendalian\r\n7. Sistem Informasi\r\n8. Partisipasi Masyarakat\r\n9. Pembinaan dan Pengawasan\r\n10. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani\r\n11. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021. \n Isi 40 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. Latar belakangnya adalah perlunya perlindungan lahan pertanian untuk mencapai keadilan sosial, menjaga keseimbangan fungsi lingkungan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n\r\n

Perencanaan dan Penetapan: Peraturan ini mengatur perencanaan dan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Penetapan ini harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
Pengembangan: Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan kesuburan tanah, kualitas benih, diversifikasi tanaman, dan pengembangan irigasi. Ekstensifikasi dilakukan melalui pencetakan lahan baru dan pengalihan fungsi lahan non-pertanian.
Penelitian: Pemerintah Daerah melakukan penelitian untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi pengembangan penganekaragaman pangan, identifikasi kesesuaian lahan, dan inovasi pertanian.
Pemanfaatan: Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus menjamin konservasi tanah dan air. Setiap orang wajib memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan mencegah kerusakan irigasi.
Pengendalian: Pengendalian dilakukan melalui pemberian insentif dan disinsentif, pengendalian perizinan alih fungsi, dan pemberian proteksi. Alih fungsi lahan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau karena bencana, dengan persyaratan adanya kajian kelayakan strategis dan penyediaan lahan pengganti.
Sistem Informasi: Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
Partisipasi Masyarakat: Masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui pemberian usulan perencanaan, pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, serta pengawasan.
Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

\r\n","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi Lahan, pencabutan insentif, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BULELENG
PROVINCE OF BALI
REGIONAL REGULATION OF BULELENG REGENCY
NUMBER 4 OF 2021
CONCERNING
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURE LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BULELENG,

Considering:

that the protection of sustainable food agriculture land is an effort by the Regional Government to achieve social justice for the community and to maintain the balance of environmental functions so that equitable Regional Development can be realized;
that the protection of sustainable food agriculture land is needed to guarantee land as a buffer for social and environmental functions to the maximum extent possible and to improve the degree of welfare and health of farming communities in particular and the population in general;
that to provide guarantees of legal certainty that are fair and beneficial for the protection of sustainable food agriculture land;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3810d40-e976-402e-95c4-c6c044734325","actionData","errors"]