[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b37649b2-0dab-44f8-a3cb-bb3eae4bd73d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Jamkrida Bali Mandara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-01-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jembrana","place_of_enactment","Negara","theme","Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Jamkrida Bali Mandara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERTAAN-MODAL-DAERAH-PADA-PT. BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-BALI-DAN-PT. JAMKRIDA-BALI-MANDARA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Jamkrida Bali Mandara\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kompetisi pertumbuhan dan perkembangan serta peran swasta, Badan Usaha milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) dalam rangka peningkatan perekonomian daerah di Kabupaten Jembrana adalah melalui penyertaan Modal Daerah;\r\nb. bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;\r\nc. bahwa sesuai dengan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan di sertakan dalamtahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang penyertaan modal.\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Jamkrida Bali Mandara. \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007. \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. SUMBER DANA; 4. PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH; 5. HASIL USAHA; 6. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) dan PT. Jamkrida Bali Mandara. Latar belakangnya adalah upaya meningkatkan kompetisi, pertumbuhan, dan perkembangan peran swasta, BUMN, dan BUMD dalam perekonomian daerah melalui penyertaan modal daerah. Tujuannya adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Sumber dana penyertaan modal daerah dapat berasal dari APBD, keuntungan hasil usaha/laba terdahulu, dan/atau sumber-sumber lain yang sah. Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan. Penyertaan modal diberikan kepada BPD Bali sebesar Rp. 14.000.000.000,00 yang diangsur dari tahun 2012 sampai 2016, dan kepada PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yang juga diangsur dari tahun 2012 sampai 2016. Investasi dapat dilakukan dengan pembelian saham yang diterbitkan perusahaan. Jika Pemerintah Daerah memiliki hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris, Bupati dapat menunjuk Pejabat Struktural sebagai anggota Dewan Komisaris.

SKPD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal serta menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada Badan Usaha. Bagian hasil usaha/laba penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD. Tata cara pembagian hasil usaha/laba diatur dalam perjanjian penyertaan modal.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 3 OF 2012
CONCERNING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
AND PT. JAMKRIDA BALI MANDARA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF JEMBRANA,

\n\n \n \n

Considering:

that one of the efforts to increase the competition of growth and development and the role of the private sector, State-Owned Enterprises and Regionally-Owned Enterprises (BUMD) in order to improve the regional economy in Jembrana Regency is through Regional Capital participation;
that regional capital participation is a regional government investment in the form of direct investment in order to obtain economic and social benefits, increase capacity and technological capabilities in order to increase regional income and improve public welfare;
that in accordance with article 71 paragraph (7) of the Regulation of the Minister of Home Affairs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b37649b2-0dab-44f8-a3cb-bb3eae4bd73d","actionData","errors"]