[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3755793-dffd-480a-a815-120b776250d8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olaharaga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-11-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Utara","place_of_enactment","Wanggudu","theme","Retribusi Tempat Rekreasi dan Olaharaga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHARAGA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/No. 103
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Rekreasi dan Olaharaga
ABSTRAK:	\n \n dalam rangka mendorong dan mengembangkan obyek wisata di Kabupaten Konawe Utara dipandang perlu untuk mengambil langkah langkah guna meningkatkan pendayagunaan sebagai salah satu Aset Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; obyek wisata yang tersebar di Kabupaten Konawe Utara merupakan kekayaan daerah yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah serta kesejahteraan rakyat pada khususnya dengan tetap memperhatikan konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya serta upaya perlindungan dan pelestariannya; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Masuk Kawasan Obyek Wisata. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 25; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 \n PERATURAN DAERAH INI BERISIKAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHARAGA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 3. BUKTI TANDA MASUK 4. TARIF RETRIBUSI 5. PENINJAUAN TARIF 6. PENERIBfiAAN DAN KEGUNAAN 7. PENGECUALIAN 8. KEWAJIBAN DAN LARANGAN 9. KETENTUAN PIDANA 10. PENYIDIKAN 11. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Konawe Utara. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mendorong pengembangan objek wisata sebagai aset pemerintah daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penetapan objek retribusi, yaitu pelayanan di tempat rekreasi pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola pemerintah daerah.
Penetapan subjek retribusi, yaitu setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha di objek wisata.
Penggolongan objek wisata, meliputi objek wisata pantai (Pantai Pudonggala/Panggulawu, Pantai Laimeo & Ulusawa, Pantai Taipa, Pantai Bandaeha & Mataiwoi (Batam), Pantai Mowundo), objek wisata alam (Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Lasolo di Pulau Labengki, Air Panas Wawolesea & Toreo, Telaga Tiga Warna Linomoiyo, Danau I Rano, Air Terjun Ameseu dan Tetewatu), dan objek wisata cagar budaya (Kuburan Untolipu Cinudu, Kuburan H. Taata, Makam Kapita Larambe).
Kewajiban memiliki bukti tanda masuk bagi setiap pengunjung objek wisata.
Tarif retribusi yang dikenakan kepada pengunjung, orang yang berjualan, mengadakan usaha, dan sarana angkutan yang memasuki objek wisata. Tarif bervariasi tergantung pada jenis objek wisata, jenis pelayanan, dan golongan pengunjung (wisatawan lokal/nusantara atau wisatawan mancanegara).
Kewajiban memiliki izin dari Bupati bagi setiap orang yang mendirikan bangunan untuk berjualan atau mengadakan usaha dalam areal objek wisata milik Pemerintah Daerah.
Pendirian pos pelayanan retribusi, tempat parkir, dermaga, dan fasilitas umum lainnya di setiap lokasi objek wisata.
Pengaturan mengenai peninjauan tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
Pengaturan mengenai penerimaan retribusi yang disetor ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, dan sebagian dipergunakan untuk pengembangan pariwisata di daerah.
Pengecualian pembayaran retribusi bagi anak-anak dibawah umur 6 tahun, orang yang bertempat tinggal di dalam lokasi obyek wisata, dan pejabat yang sedang melakukan tugas atau dinas yang berkaitan dengan kepariwisataan.
Pemberian potongan pembayaran atau diskon bagi pengunjung dari instansi/lembaga/pelajar/mahasiswa yang datang secara rombongan.
Kewajiban bagi setiap pengunjung untuk menjaga kebersihan, memelihara ketertiban dan keamanan serta kelestarian lingkungan obyek wisata.
Larangan melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, narkoba, serta makanan dan minuman yang memabukkan di dalam lingkungan obyek wisata.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 7 dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Konawe Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/304190/perda-kab-konawe-utara-no-1-tahun-2024","5815d6b4-b134-473e-b668-a1881590d20b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NORTH KONAWE REGENCY
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH KONAWE REGENCY
NUMBER 6 OF 2018
CONCERNING
LOCAL FEE FOR RECREATION AND SPORTS VENUES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH KONAWE,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to encourage and develop tourist objects
in North Konawe Regency, it is deemed necessary to
take steps to improve
utilization as one of the Assets of the Government
of North Konawe Regency;
that tourist objects scattered in North Konawe Regency
are potential regional assets for
being developed and utilized optimally as
supporting the increase in Regional Original Income (PAD) and
national development in general and development
of the region and the welfare of the people in particular by
still paying attention to the conservation of biological Natural Resources
and its ecosystems as well as efforts to protect and
preserve it;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3755793-dffd-480a-a815-120b776250d8","actionData","errors"]