[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b36f9473-33e5-4e82-a7ad-80b070993331","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2017 tentang Izin Lokasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2017","number","11","year","2017","published_date","2017-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Izin Lokasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan, Pelayanan Publik
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2017/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Lokasi
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka memperoleh tanah untuk kepentingan pananaman modal di Kabupaten Kotabaru diperlukan adanya Izin Lokasi sebelum suatu perusahaan melakukan pembebasan atau pelepasan hak atas tanah dari masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi di Kabupaten Kotabaru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya serta subtansinya belum menjamin kepastian hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang izin lokasi, yang meliputi : ketentuan umum, kewajiban pemohonan izin lokasi, objek izin lokasi, perolehan tanah dan perpanjangan izin lokasi, peta izin lokasi, persyaratan memperoleh izin lokasi, peneribitan izin lokasi, hak dan kewajiban pemegang izin lokasi, monitoring dan evaluasi, sanksi administrasi, penyidikan, sanksi pidana, dan ketentuan lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi Di Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 21 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi Di Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 08)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Lokasi yang diperlukan bagi perusahaan untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 08 Tahun 2010) sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan belum menjamin kepastian hukum.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam memperoleh lokasi untuk kepentingan penanaman modal. Peraturan ini mengatur kewajiban perusahaan untuk memiliki Izin Lokasi sebelum melakukan perolehan tanah, kecuali dalam beberapa kondisi seperti tanah yang merupakan inbreng, kelanjutan penanaman modal perusahaan lain, berada dalam kawasan industri, berasal dari otorita kawasan pengembangan, perluasan usaha yang sudah berjalan, atau luasnya tidak melebihi batas tertentu (25 Ha untuk pertanian dan 10.000 m2 untuk non-pertanian).

Peraturan ini juga mengatur tentang objek Izin Lokasi, yaitu tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau persetujuan Bupati. Luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi harus didasarkan pada pernyataan tertulis dari pemohon mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan grup perusahaannya. Jangka waktu Izin Lokasi adalah paling lama 3 tahun, dan perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu tersebut. Jika perolehan tanah mencapai 50% atau lebih, Izin Lokasi dapat diperpanjang selama 1 tahun. Tanah yang sudah diperoleh wajib didaftarkan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Peraturan ini juga mengatur persyaratan untuk memperoleh Izin Lokasi, proses penerbitan Izin Lokasi, hak dan kewajiban pemegang Izin Lokasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap Izin Lokasi.

","transitional_provisions","1. Izin Lokasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.\n2. Tanah yang diperoleh berdasarkan Izin Lokasi sebelum peraturan ini berlaku, dan belum didaftarkan, wajib didaftarkan.","sanctions","1. Pemegang Izin Lokasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan Izin Lokasi.\n2. Setiap orang selaku penanggungjawab perusahaan penanaman modal yang melakukan perbuatan perolehan tanah untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya tanpa memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 11 OF 2017
CONCERNING
LOCATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to obtain a location for the purpose of investment in Kotabaru Regency, a Location Permit is required before a company releases or transfers land rights from the community;
that Regional Regulation of Kotabaru Regency Number 08 of 2010 concerning Location Permits in Kotabaru Regency is no longer in accordance with the development of higher-level laws and regulations and its substance does not guarantee legal certainty, so it needs to be improved;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Location Permits;

In view of:

Article 18 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b36f9473-33e5-4e82-a7ad-80b070993331","actionData","errors"]