[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b363160c-e974-4027-b9e5-fb9ecd5a0a2d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengakuan Penghormatan Dan Perlindungan Terhadap Kesatuan Adat Di Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-09-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pohuwato","place_of_enactment","Marisa","theme","Pengakuan Penghormatan Dan Perlindungan Terhadap Kesatuan Adat Di Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengakuan Penghormatan Dan Perlindungan Terhadap Kesatuan Adat Di Daerah
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2023 (5)
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengakuan Penghormatan Dan Perlindungan Terhadap Kesatuan Adat Di Daerah
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 6 Tahun 2003, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, Permendagri No 39 Tahun 2007, Permendagri No 52 Tahun 2007, Permendikbud No 77 Tahun 2013, Permendagri No 52 Tahun 2014, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 18 Tahun 2018, Permen ATR/BKN No 18 Tahun 2019, PERDA Kab Pohuwato No 3 Tahun 2022. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pengakuan Penghormatan Dan Perlindungan Terhadap Kesatuan Adat Di Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pengakuan, perlindungan, pemberdayaan KKA, sistem informasi, tugas dan wewenang, lembaga adat, penyelesaian sengketa, pendanaan, peran serta masyarakat, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023. \n Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua peraturan daerah Kabupaten yang mengatur mengenai atau berkaitan dengan KKA sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah \n Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato ini menyatakan bahwa semua peraturan daerah Kabupaten yang mengatur atau berkaitan dengan KKA sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2023 mengatur tentang pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Adat (KKA) di Kabupaten Pohuwato. Latar belakangnya adalah keberagaman suku, ras, agama, dan adat di Kabupaten Pohuwato sebagai daerah tujuan transmigrasi, serta amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 terkait pembinaan dan pengawasan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, jaminan pelaksanaan hak sesuai tradisi dan adat istiadat, menjaga sumber daya alam, melestarikan tradisi sebagai kearifan lokal, meningkatkan ketahanan sosial budaya, mengembangkan warisan pengetahuan tradisional, melestarikan sumber daya genetik, dan memberikan keleluasaan estetika dalam kehidupan masyarakat adat.\n\nKetentuan substansial mencakup pembentukan Panitia Pendata KKA yang bertugas melakukan pendataan terhadap KKA yang memenuhi persyaratan seperti sejarah dan asal-usul, komunitas yang hidup berkelompok, kearifan lokal, pranata adat, dan lembaga adat yang berfungsi. KKA yang telah diakui ditetapkan sebagai subjek hukum dan berhak atas perlindungan. Perlindungan meliputi perlindungan sebagai subjek hukum, pengembangan budaya dan kearifan lokal, serta peningkatan taraf kehidupan KKA. KKA juga memiliki hak untuk menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. KKA memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah adat, mengembangkan budaya, bertoleransi, memelihara lingkungan hidup, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, menjaga keberlanjutan program pembangunan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.\n\nPemerintah Daerah melakukan pemberdayaan KKA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian budaya tradisional, fasilitasi akses, usaha produktif, serta kerjasama dan kemitraan. Pemerintah Kabupaten juga membentuk sistem informasi terpadu mengenai KKA. Pemerintah Kabupaten memiliki tugas melaksanakan program pemberdayaan KKA, menyediakan sarana dan prasarana, melaksanakan sosialisasi kebijakan, melakukan mediasi sengketa, menyusun program pembangunan yang memperhatikan kearifan lokal, melindungi kekayaan intelektual KKA, membentuk forum komunikasi antar KKA, membentuk unit organisasi pengakuan dan perlindungan KKA, dan melakukan penataan wilayah KKA. Lembaga Adat berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan permasalahan kehidupan KKA. Penyelesaian sengketa di dalam Wilayah Adat diselesaikan oleh lembaga adat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF POHUWATO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POHUWATO REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
CONCERNING
RECOGNITION, RESPECT AND PROTECTION OF
CUSTOMARY COMMUNITIES IN THE REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POHUWATO,

\n\n \n \n

Considering:

that Pohuwato Regency is one of the transmigration destination areas, so that the citizens of Pohuwato Regency consist of various tribes, races, religions and different customs;
that based on the provisions of Article 9 paragraph (3) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 52 of 2014 concerning Guidelines for Recognition and Protection of Customary Law Communities, the Regent/Mayor shall foster and supervise the implementation of recognition and protection of customary law community units in their respective regions;
that the recognition, protection, and empowerment of indigenous peoples and traditional communities are

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b363160c-e974-4027-b9e5-fb9ecd5a0a2d","actionData","errors"]