[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b36159ae-fb87-4aac-9838-0f3960625cf8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF\r\nPIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-08-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF\r\nPIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

AK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF\r\nPIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak \r\nKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan \r\nPerwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan \r\nDaerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan \r\ndan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang \r\nPembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten \r\nMamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4270);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang \r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang \r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang \r\nPemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab \r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\n6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan \r\nPengelolaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5256);\r\n2\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan \r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang \r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun \r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang \r\nRumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik \r\nIndonesia Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Undang-Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2005\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4515);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan \r\nLembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang \r\nPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, \r\nTambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor \r\n5533);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang \r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran \r\nRepublik Indonesia Negara Nomor 6041);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak \r\nKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota \r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan \r\nLembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6057);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 \r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam \r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman \r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;\r\n14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013\r\ntentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan \r\nNasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan \r\nNomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada \r\nJaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 15);\r\n3\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor \r\n547);\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 \r\nTahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan \r\nDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur \r\nTahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah \r\nKabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur \r\nNomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan \r\nDaerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 \r\ntentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 \r\nNomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten \r\nLuwu Timur Nomor 89). \n MEMUTUSKAN:\r\nMenetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN \r\nADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN \r\nPERWAKILAN RAKYAT DAERAH.\r\nBAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nPasal 1\r\nDalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:\r\n1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan\r\n2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.\r\n3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara \r\nPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan \r\npemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.\r\n4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.\r\n5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah \r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.\r\n6. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang memegang jabatan \r\nketua dan wakil ketua DPRD.\r\n7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan \r\nAnggota DPRD di Daerah.\r\n8. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda \r\nKabupaten Luwu Timur.\r\n9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya \r\ndisingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang \r\nditetapkan dengan Perda.\r\n4\r\n10. Sekretariat DPRD adalah sistem pendukung DPRD sebagaimana \r\ndimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.\r\n11. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin \r\nSekretariat DPRD.\r\n12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada \r\nPimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya \r\nsebagai pimpinan dan anggota DPRD.\r\n13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada \r\nPimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat\u0002rapat dinas.\r\n14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada \r\nPimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, \r\nwakil ketua, dan anggota DPRD.\r\n15. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan \r\nsetiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan \r\ndengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris \r\natau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan \r\nkehormatan, atau badan anggaran atau alat kelengkapan lainnya.\r\n16. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang \r\ndiberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam \r\nrangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan \r\nmenyalurkan aspirasi masyarakat di Daerah pemilihannya.\r\n17. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan \r\nkepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Reses.\r\n18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa \r\npemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada \r\nPimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan \r\nDPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan \r\nDPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.\r\n19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan \r\ndan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang \r\nbersangkutan diberhentikan dengan hormat.\r\nBAB II\r\nMAKSUD DAN TUJUAN\r\nPasal 2\r\nMaksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan \r\nlandasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan \r\nterhadap Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan \r\nPerwakilan Rakyat Daerah.\r\nPasal 3\r\nTujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:\r\na. meningkatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam rangka \r\nmengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat \r\ndan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga;\r\ndan\r\nb. mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan \r\nPemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja \r\nDPRD, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.\r\n5\r\nBAB III\r\nPENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA \r\nPENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT \r\nDAERAH\r\nBagian Kesatu\r\nPenghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nPasal 4\r\n(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:\r\na. uang representasi;\r\nb. tunjangan keluarga;\r\nc. tunjangan beras;\r\nd. uang paket;\r\ne. tunjangan jabatan;\r\nf tunjangan alat kelengkapan; \r\ng. tunjangan alat kelengkapan lain;\r\nh. tunjangan komunikasi intensif; dan\r\ni. tunjangan reses.\r\n(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf \r\ng, pajaknya dibebankan pada APBD.\r\n(3) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai \r\ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.\r\nPasal 5\r\n(1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf\r\na, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.\r\n(2) Uang Representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.\r\n(3) Uang Representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh \r\npersen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.\r\n(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima\r\npersen) dari uang representasi ketua DPRD.\r\nPasal 6\r\n(1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan setiap \r\nbulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.\r\n(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota \r\nDPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras\r\nbagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\nPasal 7\r\nUang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d,\r\ndiberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar \r\n10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.\r\nPasal 8\r\nTunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e,\r\ndiberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145%\r\n(seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang \r\nbersangkutan.\r\n6\r\nPasal 9\r\n(1) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan g, diberikan\r\nsetiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam\r\nbadan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan\r\nPerda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.\r\n(2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain \r\ndiberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:\r\na. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);\r\nb. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);\r\nc. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan \r\nd. anggota, sebesar 3% (tiga persen);\r\ndari tunjangan jabatan ketua DPRD.\r\n(3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\ndan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan \r\nmelaksanakan tugas.\r\nPasal 10\r\n(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4\r\nayat (1) huruf h, diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja\r\nkepada Pimpinan dan Anggota DPRD.\r\n(2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)\r\nhuruf i, diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan\r\nAnggota DPRD.\r\n(3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan sesuai \r\ndengan kemampuan keuangan daerah.\r\n(4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)\r\nditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan \r\numum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara \r\ndan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan \r\nrendah.\r\n(5) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan \r\nketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:\r\na. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;\r\nb. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan\r\nc. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali,\r\ndari uang representasi Ketua DPRD.\r\nBagian Kedua\r\nTunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota \r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nPasal 11\r\n(1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:\r\na. jaminan kesehatan;\r\nb. jaminan kecelakaan kerja;\r\nc. jaminan kematian; dan\r\nd. pakaian dinas dan atribut.\r\n(2) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nPimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:\r\na. rumah negara dan perlengkapannya;\r\nb. kendaraan dinas jabatan; dan \r\nc. belanja rumah tangga.\r\n(3) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\nAnggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:\r\na. rumah negara dan perlengkapannya; dan \r\nb. tunjangan transportasi.\r\n7\r\nPasal 12\r\n(1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) \r\nhuruf a, diberikan dalam bentuk Iuran kepada Badan Penyelenggara \r\nJaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\n(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga \r\ntermasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\n(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nPimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan\r\n(medical check up) yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan\r\ndi luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan \r\nPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.\r\n(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) \r\ndilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam\r\nnegeri serta tidak termasuk istri dan anak.\r\nPasal 13\r\nJaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan berupa jaminan \r\nkecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\nPasal 14\r\n(1) P akaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana\r\ndimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas:\r\na. pakaian sipil harian disediakan paling tinggi 2 (dua) pasang dalam\r\n1 (satu) tahun;\r\nb. pakaian sipil resmi disediakan paling tinggi 1 (satu) pasang dalam\r\n1 (satu) tahun;\r\nc. pakaian sipil lengkap disediakan paling tinggi 2 (dua) pasang dalam\r\n5 (lima) tahun;\r\nd. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan paling tinggi 1\r\n(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan\r\ne. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan paling tinggi 1\r\n(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.\r\n(2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndisediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan \r\nkepatutan.\r\n(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas\r\ndan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam \r\nPeraturan Bupati.\r\nPasal 15\r\n(1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan\r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b,\r\ndisediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan.\r\n(2) Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam\r\nPasal 11 ayat (3) huruf a, dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai\r\nstandar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n8\r\n(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta \r\nkendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan\r\npemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud\r\npada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\n(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan\r\ndinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan \r\nrumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(2), dibebankan pada APBD.\r\n(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah \r\nnegara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib \r\ndikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling \r\nlambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa\r\nbakti.\r\n(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan \r\nperlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan\r\nperlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada \r\nPemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal \r\nberhenti atau berakhirnya masa bakti.\r\n(7) Tata cara pengembalian rumah Negara dan perlengkapannya serta\r\nkendaraan dinas jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan.\r\nPasal 16\r\n(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan\r\nyang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak dapat\r\ndisewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah\r\nstatus hukumnya.\r\n(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.\r\nPasal 17\r\n(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah\r\nnegara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana\r\ndimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan\r\nTunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.\r\n(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah\r\nnegara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat \r\n(2), kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan.\r\n(3) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan \r\nDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam \r\nbentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal \r\npengucapan sumpah/janji.\r\n(4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan\r\ntunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud\r\ndalam Pasal 11 ayat (3), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan \r\nsetiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.\r\n(5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan\r\ndan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah\r\nsatu tunjangan perumahan.\r\n(6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat \r\nsebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama\r\ntidak diberikan Tunjangan Perumahan.\r\n9\r\n(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan \r\nsementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan \r\ntransportasi.\r\nPasal 18\r\nRumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 serta tunjangan perumahan dan \r\ntunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak dapat \r\ndiberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.\r\nPasal 19\r\n(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, \r\nharus memerhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar \r\nharga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan \r\nrumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan.\r\n(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, \r\nharus memerhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar \r\nharga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan \r\nperundang- undangan.\r\n(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan \r\nstandar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah \r\nnegara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja \r\nlistrik, air, gas, dan telepon.\r\n(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan \r\nstandar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar \r\nkendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak \r\ntermasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas \r\njabatan.\r\n(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi \r\nPimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan \r\nperumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD \r\nProvinsi.\r\n(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan \r\ntunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), \r\nayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.\r\nPasal 20\r\n(1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) \r\nhuruf c, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, \r\ndan wewenang Pimpinan DPRD.\r\n(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan \r\nuntuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan \r\nmempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.\r\n(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan \r\nsekretariat DPRD.\r\n(4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah \r\nnegara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.\r\n(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan minimal rumah \r\ntangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan \r\nBupati.\r\n10\r\nBagian Ketiga\r\nUang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota \r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nPasal 21\r\n(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri \r\nmasa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.\r\n(2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndisesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan \r\nketentuan:\r\na. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, \r\ndiberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang \r\nrepresentasi;\r\nb. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa\r\npengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;\r\nc. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa\r\npengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;\r\nd. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa\r\npengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan\r\ne. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa \r\npengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) \r\nbulan uang representasi.\r\n(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang \r\njasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan \r\nkepada ahli warisnya.\r\n(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang \r\nbersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan.\r\n(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak \r\nhormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.\r\nBAB IV\r\nBELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH\r\nPasal 22\r\n(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung\r\nkelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:\r\na. program, yang terdiri atas:\r\n1. penyelenggaraan rapat;\r\n2. kunjungan kerja;\r\n3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;\r\n4. peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya\r\nmanusia di lingkungan DPRD;\r\n5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan \r\nkemasyarakatan; dan\r\n6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang \r\nDPRD;\r\nb. dana operasional Pimpinan DPRD;\r\nc. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat \r\nkelengkapan DPRD;\r\nd. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan \r\ne. belanja sekretariat fraksi.\r\n11\r\n(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndisusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan\r\nsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\nPasal 23\r\nProgram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, diuraikan \r\nke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan.\r\nPasal 24\r\n(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n22 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan \r\nwakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang\r\nberkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna \r\nmelancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD\r\nsehari-hari.\r\n(2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1), diberikan sesuai dengan\r\nkemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10\r\nayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.\r\n(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\ndan ayat (2), disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan \r\nketentuan sebagai berikut:\r\na. ketua DPRD, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi \r\nKetua DPRD;\r\nb. wakil ketua DPRD, banyak 4 (empat) kali dari uang representasi \r\nwakil ketua DPRD.\r\n(4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) \r\ndilakukan setiap bulan dengan ketentuan:\r\na. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua\r\nbiaya atau disebut lumpsum; dan\r\nb. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional \r\nlainnya.\r\n(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan\r\npemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak digunakan\r\nsampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus \r\ndisetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 \r\nDesember tahun anggaran berkenaan.\r\n(6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan \r\npribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus \r\nmemerhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.\r\nPasal 25\r\n(1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana\r\ndimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, merupakan sejumlah \r\ntertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin \r\nilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan\r\nwewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai \r\ndengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan \r\npimpinan alat kelengkapan DPRD.\r\n(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana\r\ndimaksud pada ayat (1), paling tinggi 3 (tiga) orang untuk setiap alat \r\nkelengkapan DPRD.\r\n12\r\n(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat \r\ndan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan \r\nkebutuhan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan\r\nayat (2).\r\n(4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat\r\nkelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan\r\nkebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan\r\ndengan harga satuan orang/hari atau orang/bulan.\r\n(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi kelompok \r\npakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan.\r\n(6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan \r\nketentuan peraturan perundang-undangan.\r\nPasal 26\r\n(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf\r\nd, merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap\r\nfraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang\r\nmendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan \r\nmemerhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan kemampuan \r\nkeuangan daerah.\r\n(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\nditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.\r\n(3) Ketentuan l e b i h l a n j u t mengenai besaran kompensasi tenaga\r\nahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam \r\nPeraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan.\r\n(4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\ndilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\nPasal 27\r\n(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat\r\n(1) huruf e, dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan\r\nkebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.\r\n(2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan \r\nanggaran.\r\n(3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD\r\ndan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan\r\nperundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.\r\n(4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis \r\nkantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di \r\nlingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memerhatikan prinsip\r\nefisiensi, efektivitas, dan kepatutan.\r\n13\r\nBAB V\r\nPENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF\r\nPIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH\r\nPasal 28\r\n(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan \r\ndan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD\r\nmerupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam \r\nrencana kerja dan anggaran sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam\r\njenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\n(3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\nmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.\r\nBAB VI\r\nKETENTUAN LAIN-LAIN\r\nPasal 29\r\n(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh\r\npejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif \r\nberupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan\r\nberas, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan\r\nketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga\r\npuluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat\r\nyang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak\r\nkeuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan \r\nDPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan \r\nberikutnya.\r\nBAB VII\r\nKETENTUAN PENUTUP\r\nPasal 30\r\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten \r\nLuwu Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan \r\nKeuangan Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah \r\nKabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun \r\n2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang \r\nPerubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun \r\n2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota \r\nDewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah \r\nKabupaten Luwu Timur Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n14\r\nPasal 31\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\nAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan \r\nDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten \r\nLuwu Timur \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017. \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 20).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, termasuk uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses. Selain itu, diatur pula mengenai tunjangan kesejahteraan yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas, serta penyediaan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, dan rumah negara bagi Anggota DPRD.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang uang jasa pengabdian yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah diberhentikan dengan hormat, dengan besaran yang disesuaikan dengan masa bakti. Selain itu, diatur pula mengenai belanja penunjang kegiatan DPRD yang meliputi program-program seperti penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja, pengkajian Perda, peningkatan kapasitas SDM, koordinasi kegiatan pemerintahan, dana operasional Pimpinan DPRD, pembentukan kelompok pakar atau tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi.

\n\n

Pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan bagian dari anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran sekretariat DPRD serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Luwu Timur No. 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45747/perda-kab-luwu-timur-no-4-tahun-2005","96335a79-147e-45bd-917b-e0288a35c2c7","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LUWU TIMUR
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF LUWU TIMUR REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
ON
FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE RIGHTS
OF THE LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LUWU TIMUR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 28 of Government Regulation Number 18 of 2017 on Financial and Administrative Rights of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives, it is necessary to establish a Regional Regulation on Financial and Administrative Rights of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 7 of 2003 on the Establishment of Luwu Timur

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b36159ae-fb87-4aac-9838-0f3960625cf8","actionData","errors"]