[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b348d4ed-2efe-4c25-85db-7fa27fb640a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional","short_title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2017","number","11","year","2017","published_date","2017-04-26","effective_date","2017-05-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","00d57d96-b3b2-4b8c-8f36-c9b9d57941fc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional","short_name","Perka BNN","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"64f7f366-fc1e-4ae9-b663-3bdefcd7b9e9","Pencegahan Gratifikasi",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Badan Narkotika Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional NO. 11, BN 2017/ NO 640; https://jdih.bnn.go.id/: 24 HLM
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional TENTANG Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PERKA/19/XII/2014/BNN","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan BNN. Peraturan ini mengatur pengendalian gratifikasi sebagai wujud integritas pegawai yang profesional dan anti korupsi.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mencegah penerimaan hadiah atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan pegawai BNN. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan pegawai tentang gratifikasi, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan gratifikasi, menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel, membangun integritas pegawai, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan BNN.

Ketentuan Substansial:

Definisi Gratifikasi: Gratifikasi didefinisikan secara luas meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Kewajiban Pegawai: Pegawai BNN wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya. Pegawai juga dilarang memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya.
Kategori Gratifikasi: Gratifikasi dikategorikan menjadi yang wajib dilaporkan, tidak wajib dilaporkan, dan terkait dengan kedinasan.
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG): Dibentuk UPG untuk melaksanakan program pengendalian gratifikasi. UPG bertugas menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan gratifikasi, serta berkoordinasi dengan KPK.
Pelaporan Gratifikasi: Pegawai wajib melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi kepada KPK melalui UPG paling lambat 14 hari kerja sejak penerimaan.
Perlindungan Pelapor: Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PERKA/19/XII/2014/BNN","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2017
ON
GRATIFICATION CONTROL
WITHIN THE NATIONAL NARCOTICS BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to realize the Implementation of Good Governance, clean and free from Corruption, Collusion and Nepotism within the National Narcotics Board, Employees of the National Narcotics Board are prohibited from accepting gifts or any giving from anyone related to their position and/or work, it is necessary to control gratification as a manifestation of professional employee integrity, behaving and having an anti-corruption culture in carrying out their functions and duties seriously and with full responsibility;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the National Narcotics

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b348d4ed-2efe-4c25-85db-7fa27fb640a4","actionData","errors"]