[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3487af9-47bd-4440-b52a-27e926fcdfc7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN SAMPAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara No. 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Morowali Utara","place_of_enactment","Kolonadale","theme","PENGELOLAAN SAMPAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SAMPAH - PENGELOLAAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK:	\n \n melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3),\r\nPasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah \n UUD 1945, UU NO.18 TAHUN 2008, UU NO.12 TAHUN 2013, UU NO.23 TAHUN 2014 jo. UU NO.9 TAHUN 2015, PP NO.81 TAHUN 2012, PERMENDAGRI NO.33 TAHUN 2010, PERMEN LH NO.16 TAHUN 2011 \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 huruf h ayat (1) menandaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjamin pemenuhan atas hak konstitusional tersebut, negara, pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016. \n Penjelasan : 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, meningkatkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, meningkatkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan sampah, serta mengurangi dampak sosial dan lingkungan dari pengelolaan sampah.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan sampah skala Kabupaten, termasuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai standar, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan lokasi tempat penampungan sampah, serta menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh informasi yang benar, mendapatkan perlindungan dan kompensasi atas dampak negatif, serta memperoleh pembinaan. Setiap orang juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Produsen memiliki kewajiban untuk mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang sulit terurai oleh proses alam. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati. Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah (melalui pengurangan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir).

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pihak yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah, serta memberikan disinsentif kepada pihak yang melanggar ketentuan. Pembiayaan pengelolaan sampah bersumber dari APBD, retribusi, dan/atau penerimaan dari badan layanan umum daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.

Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sampah, termasuk memberikan usul, saran, dan pendapat, serta melaksanakan kegiatan penanganan sampah secara mandiri atau bermitra dengan Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","1. Penyediaan fasilitas pemilahan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku untuk sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya.\n2. Penyediaan fasilitas pemilahan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya.\n3. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 43 huruf b, c, dan f diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 43 huruf a dan d secara melawan hukum dan dengan sengaja diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 43 huruf a dan d karena kealpaan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 43 huruf e dengan mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 43 huruf e dengan mengimpor sampah spesifik diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH MOROWALI
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH MOROWALI REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
ON
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH MOROWALI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 11 paragraph (2), Article 12 paragraph (2), Article 17 paragraph (3), Article 18 paragraph (2), Article 22 paragraph (2), Article 24 paragraph (3), Article 25 paragraph (4), Article 28 paragraph (3), Article 29 paragraph (3), Article 31 paragraph (3) and Article 32 paragraph (3) of Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Waste Management;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3487af9-47bd-4440-b52a-27e926fcdfc7","actionData","errors"]