[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b334086b-c909-464b-ae12-59811387bf70","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2011 tentang RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar No. 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBANGUNAN PARIWISATA
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
ABSTRAK:	\n \n Keadaan alam berupa flora dan fauna yang beraneka ragam jenisnya, peninggalan sejarah dan purbakala ( heritage ), maupun seni dan budaya ( living culture ) yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar, merupakan sumber daya dan sebagai modal besar bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah; potensi kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi – segi finansial saja, melainkan juga segi – segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban; dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah laut, daratan dan pegunungan Kabupaten Kepulauan Selayar, diperlukan langkah – langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya \r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya \r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan \r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan \r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penetapan Obyek Wisata dalam Daerah Kabupaten Selayar \r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar \r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata 4 Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar \r\n\r\n \n RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2011. \n 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Selayar bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam, budaya, dan sumber daya manusia secara optimal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan usaha, dan memupuk rasa cinta budaya bangsa dan tanah air. Pengembangan ini harus tetap melestarikan lingkungan dan nilai-nilai budaya.

Ketentuan Substansial:

RIPP berfungsi sebagai pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, objek dan daya tarik wisata (ODTW), sarana dan prasarana pariwisata, serta investasi pembangunan. RIPP berlaku dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun.

Kebijakan umum pengembangan pariwisata meliputi:

Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antarbangsa.
Mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah.
Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam.
Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Memelihara keamanan, ketertiban, dan ketentraman.

Strategi pengembangan pariwisata meliputi:

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran penting pariwisata.
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah.
Menjaga dan mengembangkan budaya lokal.
Meningkatkan kualitas produk dan sumber daya pariwisata.
Menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional.
Menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan.

Rencana pengembangan pariwisata meliputi penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), pengembangan ODTW, aksesibilitas, fasilitas penunjang wisata, SDM dan kelembagaan, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan pasar pariwisata. Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi menjadi 4 KPP.

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata. Pengembangan SDM diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang kepariwisataan. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perseorangan.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini agar menyesuaikan.","sanctions","1. Penertiban diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 7 OF 2011
CONCERNING
MASTER PLAN FOR TOURISM DEVELOPMENT
SELAYAR ISLANDS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SELAYAR ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that the natural environment in the form of diverse flora and fauna, historical and archaeological remains ( heritage ), as well as arts and culture (living culture ) owned by Selayar Islands Regency, are resources and a major asset for regional tourism development efforts;
that the tourism potential of Selayar Islands Regency must be managed and developed to support regional development in general and tourism development in particular, which not only prioritizes financial aspects, but also religious, cultural, educational, environmental, peace and order aspects;
that in order to develop tourism potential spread throughout the sea,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b334086b-c909-464b-ae12-59811387bf70","actionData","errors"]