[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b32f9846-d38a-4cb3-a4cb-a166646a7d2e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-02-27","effective_date","2012-02-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2012
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2012 NOMOR 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan; \r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah; \r\nc. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan otonorrn yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk menunjang kegiatan Pemerintah dan Pembangunan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu; \n UU No 8 Tahun 1981, UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 2002, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 25 Tahun 2009, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 27 Tahun 1983, PP No 40 Tahun 1996, PP No 36 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, Permendagri No 27 Tahun 2009, Permendagri No 32 Tahun 2010, PERDA Kota Metro No 6 Tahun 2008. \n Tentang Retribusi Perizinan Tertentu \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2012. \n 23 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan; dan\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor Tahun 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Tebo, yang bertujuan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), retribusi Izin Gangguan, dan retribusi Izin Trayek. Objek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan, dengan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tersebut. Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan luas bangunan dikalikan dengan tarif dasar retribusi. Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin. Objek retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan. Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruang usaha, indeks lokasi, indeks gangguan, indeks waktu operasional, dan tarif dasar retribusi. Objek retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum. Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang. Wilayah pemungutan retribusi adalah di tempat pelayanan dan pemberian izin yang ditetapkan oleh Bupati dalam wilayah Kabupaten Tebo.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TEBO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF TEBO REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEВО,

Considering:

that certain permit retribution is part of the regional retribution
which is one of the sources of regional income
that is potential to finance the implementation of government and
regional development;
that with the enactment of Law Number 28
Year 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is
necessary to rearrange the retribution that is incorporated
in the certain permit retribution component;
that based on the considerations as referred to in letter a,
it is necessary to form a Regional Regulation concerning Certain Permit Retribution;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
Law Number 54 of 1999 concerning the Establishment
of Sarolangun Regency, Tebo Regency, Muaro
Jambi Regency,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b32f9846-d38a-4cb3-a4cb-a166646a7d2e","actionData","errors"]