Peraturan Presiden (PERPRES) No. 78 Tahun 2016

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Presiden ini diterbitkan untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai, guna meningkatkan kinerja mereka. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa pegawai mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kinerja mereka.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai yang memiliki jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Tunjangan ini tidak diberikan kepada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, yang diberhentikan sementara, atau yang diperbantukan ke instansi lain. Besaran tunjangan kinerja diatur lebih lanjut dan dibayarkan mulai Januari 2016, dengan mempertimbangkan capaian kinerja bulanan. Pajak penghasilan atas tunjangan ini dibebankan pada APBN. Penetapan kelas jabatan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan persetujuan menteri terkait. Pegawai yang juga menerima tunjangan profesi akan mendapatkan selisih antara tunjangan kinerja dan tunjangan profesi. Jika terjadi penurunan penghasilan, pegawai akan menerima Tunjangan Selisih Penghasilan.