[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b321898e-acf9-4dab-8d56-7a617a146e1b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2013","number","13","year","2013","published_date","2013-07-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi - Penggantian - Biaya - Cetak - Kartu - Tanda - Penduduk - Dan - Akta - Catatan - Sipil
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013/13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; \n Pasal 18 ayat (6) UU RI 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU Darurat No. 9 Tahun 1955; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1954; PP No. 45 Tahun 1954; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2007; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Perpres No. 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 35 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 25 Tahun 2012; \n Peratura Daerah Ini Mengatur Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Yang Meliputi Tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi Dan Wilayah Pemungutan, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Retribusi, Struktur Dan Besarnya Retribusi, Pemberian Keringanan Atau Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2013. \n Dicabut Dengan Perda Kab. Sukabumi No. 5 Tahun 2017; \n 14 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2013 mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini menetapkan bahwa Pemerintah Daerah berhak memungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil. Objek retribusi meliputi berbagai jenis pelayanan kependudukan dan catatan sipil, dengan pengecualian untuk kelompok masyarakat tertentu seperti penduduk miskin dan korban bencana. Struktur retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, dengan tarif yang berbeda untuk WNI dan WNA, serta mempertimbangkan lokasi pelayanan (di kantor atau di luar kantor).

Wajib retribusi adalah orang pribadi yang menerima pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan, penagihan, serta pemberian keringanan atau pembebasan retribusi. Selain itu, diatur pula mengenai keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, dan insentif pemungutan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan di bidang retribusi daerah.

Pelanggaran terhadap kewajiban retribusi dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan atau denda. Peraturan ini bertujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan penggantian biaya cetak pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Perda Kab. Sukabumi No. 5 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170275/perda-kab-sukabumi-no-5-tahun-2017","daf1675e-6b91-4342-85d9-e9ba538257d6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 13 OF 2013
ABOUT
LOCAL FEE FOR REPLACEMENT OF PRINTING COSTS
OF RESIDENT IDENTITY CARD AND CIVIL REGISTRATION DEED

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 110 paragraph (1) letter c and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Fee for Replacement of Printing Costs of Resident Identity Card and Civil Registration Deed; \n \n
Remembering:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia dated August 8, 1950) as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b321898e-acf9-4dab-8d56-7a617a146e1b","actionData","errors"]