[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b32183d8-f32a-4180-b78c-57c40297beb4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Dearah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-08-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cilacap","place_of_enactment","Cilacap","theme","Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Dearah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan-modal-bumd
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No 7/2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Dearah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap maka perlu adanya modal disetor dalam bentuk penyertaan modal dari pemegang saham;\r\n b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;\r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap; \n 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;\r\n 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;\r\n 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;\r\n 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;\r\n 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;\r\n 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;\r\n 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;\r\n 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap;\r\n 12.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; \n Peratuan Daerah ini mengatur tentang :\r\n - Ketentuan Umum\r\n - Tujuan Penyertaan Modal Daerah\r\n - Modal Dasar\r\n - Penyertaan Modal Derah\r\n - Kewajiban Badan Usaha Milik Daerah\r\n - Pembinaan dan Pengawasan\r\n - Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018. \n 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perseroda BPR) Kabupaten Cilacap. Latar belakangnya adalah pendirian Perseroda BPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2017, yang memerlukan modal disetor dari pemegang saham.

Tujuan penyertaan modal daerah ini adalah untuk:

Setoran modal awal pendirian Perseroda BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan.
Meningkatkan modal kerja guna pengembangan usaha perusahaan.
Meningkatkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Modal dasar pendirian Perseroda BPR ditetapkan sebesar minimal Rp32.000.000.000,- (Tiga puluh dua milyar rupiah). Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah kepada Perseroda BPR selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp32.000.000.000,- yang bersumber dari APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah. Rincian penyertaan modal adalah sebagai berikut: Tahun 2018 sebesar Rp8.000.000.000,-, Tahun 2019 sebesar Rp12.000.000.000,-, dan Tahun 2020 sebesar Rp12.000.000.000,-.

Perseroda BPR memiliki kewajiban untuk menyetorkan laba bersih atau hasil usaha penyertaan modal Daerah selama tahun anggaran berjalan yang menjadi hak Pemerintah Daerah ke Kas Daerah, yang kemudian dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya sebagai penerimaan daerah. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyertaan modal Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CILACAP
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CILACAP REGENCY
NUMBER 7 OF 2018

ABOUT

REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION TO REGIONAL COMPANY
BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CILACAP

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CILACAP,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of establishing the Regional Company of Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap as stipulated in Regional Regulation of Cilacap Regency Number 17 of 2017 concerning the Regional Company of Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap, it is necessary to have paid-in capital in the form of capital participation from shareholders;
that according to the provisions of Article 41 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, the capital participation of the Regional Government in Regional Owned Enterprises is stipulated in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b32183d8-f32a-4180-b78c-57c40297beb4","actionData","errors"]