[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b31ad79c-ae1a-4713-81f4-8d3efa0afcd6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 7 Tahun 2005","number","7","year","2005","published_date","2005-05-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung","place_of_enactment","Tanjung Pandan","theme","Retribusi Tempat Pendaratan Kapal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-TEMPAT-PENDARATAN-KAPAL
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Tahun 2005 Nomor 3 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan asli daerah, maka perlu ada penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten DATI II Belitung Nomor 8 Tahun 1999. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kab. DATI II Belitung No. 6 Tahun 1985; Perda Kab. Belitung No. 18 Tahun 2000; Perda Kab. Belitung No. 8 Tahun 2003. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi tempat pendaratan kapal, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Yang menjadi obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten penyediaan fasilitas tempat pendaratan kapal. Hal lain yang diatur dalam perda ini antara lain adalah golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tatacara pemungutan, pembayaran dan penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2005. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten DATI II Belitung Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dinyatakan tidak berlaku. \n 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1999 Nomor 12 Serie B).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal di Kabupaten Belitung. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan asli daerah dengan menyesuaikan tarif retribusi dengan kondisi perekonomian terkini.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan bahwa Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat pendaratan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan tempat pendaratan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Obyek retribusi meliputi penyediaan tempat tambat/penggunaan dermaga dan penyediaan tempat berlabuh. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tersebut.

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian tempat pendaratan kapal. Prinsip penetapan tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu pemakaian, dengan besaran tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku. Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat tambat/berlabuh kapal diberikan.

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, namun sebagian pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan tertentu. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan disetorkan ke Kas Daerah. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Sebagian dari hasil penerimaan retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi oleh instansi pemungut.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 7 OF 2005
CONCERNING
LOCAL FEE FOR VESSEL LANDING PLACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BELITUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve services and local revenue, the tariff for the Local Fee for Vessel Landing Place as stipulated in Regional Regulation of Belitung Regency Level II Number 8 of 1999 needs to be adjusted to the current economic conditions, so it must be reviewed;
that to implement the intention as referred to in consideration letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Belitung Regency concerning the Local Fee for Vessel Landing Place;

In View of:

Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 73, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b31ad79c-ae1a-4713-81f4-8d3efa0afcd6","actionData","errors"]