[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b30d2955-6b63-4983-8230-babecccb0890","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang No. 18 Tahun 2009","number","18","year","2009","published_date","2009-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jombang","place_of_enactment","Jombang","theme","Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD No 18/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa. \n UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;\r\nUU No 10 Tahun 2004;\r\nUU No 25 Tahun 2004;\r\nUU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No 12 Tahun 2008;\r\nPP No 72 Tahun 2005;\r\nPP No 38 Tahun 2007;\r\nPP No 7 Tahun 2008;\r\nPP No 19 Tahun 2008;\r\nPermendagri No 30 Tahun 2006;\r\nPerda Kab. jombang No 6 Tahun 2006;\r\nPerda Kab. jombang No 7 Tahun 2006;\r\nPerda Kab. jombang No 8 Tahun 2006;\r\nPerda Kab. jombang No 9 Tahun 2006;\r\nPerda Kab. jombang No 10 Tahun 2006;\r\nPerda Kab. jombang No 15 Tahun 2006;\r\nPerda Kab. jombang No 4 Tahun 2008. \n Urusan Pemerintahan Kabupaten yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Desa terdiri dari:\r\na. Bidang Pendidikan;\r\nb. Bidang Kesehatan;\r\nc. Bidang Pekerjaan Umum;\r\nd. Bidang Perumahan;\r\ne. Bidang Penataan Ruang;\r\nf. Bidang Perencanaan Pembangunan;\r\ng. Bidang Perhubungan;\r\nh. Bidang Lingkungan Hidup;\r\ni. Bidang Pertanahan;\r\nj. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;\r\nk. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak l. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;\r\nm. Bidang Sosial;\r\nn. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;\r\no. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;\r\np. Bidang Penanaman Modal;\r\nq. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;\r\nr. Bidang Pemuda dan Olahraga;\r\ns. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;\r\nt. Bidang Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan;\r\nu. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;\r\nv. Bidang Statistik;\r\nw. Bidang Kearsipan;\r\nx. Bidang Perpustakaan;\r\ny. Bidang Komunikasi dan Informatika;\r\nz. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;\r\naa. Bidang Kehutanan;\r\nbb. Bidang Perikanan;\r\ncc. Bidang Perdagangan; dan dd. Bidang Perindustrian\r\nRincian urusan pemerintahan Kabupaten yang penyelenggaraanya diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum\tdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten Jombang kepada Desa. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa meliputi berbagai bidang, antara lain:

Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Perumahan
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Perhubungan
Lingkungan Hidup
Pertanahan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Penanaman Modal
Kebudayaan dan Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Statistik
Kearsipan
Perpustakaan
Komunikasi dan Informatika
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kehutanan
Perikanan
Perdagangan
Perindustrian

Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan, dengan mempertimbangkan aspek geografis, kemampuan personil, keuangan, efisiensi, dan efektivitas. Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan yang dapat dilaksanakan di Desa. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing Desa.

Pelaksanaan urusan yang diserahkan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan kriteria mampu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan urusan, memiliki sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sarana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pembelajaran pengelolaan kegiatan dan kemandirian Desa, serta mampu mengalokasikan anggaran.

Penambahan penyerahan urusan dapat dilakukan atas permintaan Pemerintah Desa, dan penarikan urusan dapat dilakukan jika Desa tidak memenuhi kriteria pelaksanaan. Pembiayaan urusan yang diserahkan dibiayai dari APBD, dan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Desa yang dituangkan dalam APBDesa. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan yang diserahkan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
JOMBANG REGENCY YEAR 2009
SERIES E
NUMBER 18

COPY

REGULATION OF JOMBANG REGENCY
NUMBER 18 YEAR 2009
TENTANG
TRANSFER OF GOVERNMENTAL AFFAIRS
OF THE REGENCY TO THE VILLAGE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF JOMBANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa. \n \n
Mengingat :	\n \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730). \n Und

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b30d2955-6b63-4983-8230-babecccb0890","actionData","errors"]