Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang No. 18 Tahun 2009

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten Jombang kepada Desa. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa meliputi berbagai bidang, antara lain:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Sosial
14. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan dan Pariwisata
18. Pemuda dan Olahraga
19. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
20. Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Statistik
23. Kearsipan
24. Perpustakaan
25. Komunikasi dan Informatika
26. Pertanian dan Ketahanan Pangan
27. Kehutanan
28. Perikanan
29. Perdagangan
30. Perindustrian

Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan, dengan mempertimbangkan aspek geografis, kemampuan personil, keuangan, efisiensi, dan efektivitas. Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan yang dapat dilaksanakan di Desa. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing Desa.

Pelaksanaan urusan yang diserahkan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan kriteria mampu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan urusan, memiliki sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sarana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pembelajaran pengelolaan kegiatan dan kemandirian Desa, serta mampu mengalokasikan anggaran.

Penambahan penyerahan urusan dapat dilakukan atas permintaan Pemerintah Desa, dan penarikan urusan dapat dilakukan jika Desa tidak memenuhi kriteria pelaksanaan. Pembiayaan urusan yang diserahkan dibiayai dari APBD, dan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Desa yang dituangkan dalam APBDesa. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan yang diserahkan.

(-)

(-)