[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2eb4632-0d89-4954-8faf-d9152edb334d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Seluma","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 13 Tahun 2009","number","13","year","2009","published_date","2009-11-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seluma","place_of_enactment","Pasar Tais","theme","Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Seluma","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan-status desa
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembaran Daerah Kab. Seluma Tahun 2009 Nomor 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: \r\na. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat;\r\nb. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perubahan status desa menjadi kelurahan diatur dengan peraturan daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Seluma. \n Dasar Hukum: UUD 1945; UU 3/2003; UU 32/2004; PP 72/2005; PP 73/2005; PP 79/2005 dan Permendagri 28/2006. \n Materi Pokok: Perubahan Status Desa menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan Peraturan Daerah ini diubah status desa menjadi kelurahan untuk 17 desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2009. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2009 ini mengatur tentang perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah Kabupaten Seluma. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan ini mengubah status 17 desa menjadi kelurahan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Seluma. Desa-desa tersebut adalah Desa Babatan, Desa Dermayu, Desa Talang Dantuk, Desa Dusun Baru, Desa Talang Saling, Desa Lubuk Lintang, Desa Lubuk Kebur, Desa Napal, Desa Selebar, Desa Bunga Mas, Desa Sembayat, Desa Puguk, Desa Rimbo Kedui, Desa Sido Mulyo, Desa Padang Rambun, Desa Pajar Bulan, dan Desa Kembang Mumpo. Luas wilayah masing-masing kelurahan yang baru dibentuk sama dengan luas wilayah desa sebelumnya, dan batas wilayahnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Peta wilayah administrasi kelurahan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dengan perubahan status ini, kekayaan desa menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan untuk kepentingan masyarakat setempat. Tata cara pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan daerah serta pengalihan administrasi desa menjadi kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten Seluma berkedudukan di wilayah kecamatan dan dipimpin oleh Lurah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Tugas Lurah meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Struktur organisasi kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, dan Seksi Umum.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SELUMA REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SELUMA REGENCY
NUMBER 13 OF 2009
ABOUT
CHANGE OF VILLAGE STATUS TO URBAN VILLAGE
WITHIN THE SELUMA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SELUMA,

\n\n \n \n

Considering:

that in accordance with the provisions in Article 5 paragraph (1) of Government
Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, that a village
can be changed or adjusted in status to an urban village
based on the initiative of the Village Government together with the Village Consultative Body (BPD) by
taking into account the suggestions and opinions of the local community;
that based on Article 5 paragraph (4) of Government Regulation
Number 72 of 2005 concerning Villages, the change of village status
to urban village is regulated by regional regulation;
that based on the considerations as referred to in
letters a and b, it is necessary to establish a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2eb4632-0d89-4954-8faf-d9152edb334d","actionData","errors"]