[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2e215be-a83b-452b-b1a2-719dd2676c15","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2021","number","18","year","2021","published_date","2021-03-31","effective_date","2021-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Pembongkaran Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 18, BN.2021/No.290, jdih.pu.go.id : 51 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Standar Pembongkaran Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung menetapkan standar untuk kegiatan pembongkaran bangunan gedung di Indonesia.

Latar Belakang dan Tujuan:\nPeraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Tujuannya adalah untuk memberikan standar yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung, sehingga dapat dilakukan secara aman, efisien, dan ramah lingkungan.

Ketentuan Substansial:

Penggolongan Bangunan Gedung:\nBangunan gedung dikelompokkan menjadi dua, yaitu Bangunan Gedung Sederhana dan Bangunan Gedung Tidak Sederhana. Penggolongan ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Teknis Pembongkaran (RTB).

Pelaku Pembongkaran:\nPelaku pembongkaran terdiri dari perencana pembongkaran, pelaksana pembongkaran, dan pengawas pembongkaran. Masing-masing pelaku memiliki kualifikasi dan tanggung jawab yang berbeda, tergantung pada jenis bangunan yang dibongkar.

Tahapan Pembongkaran:\nTahapan pembongkaran meliputi peninjauan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pasca-pembongkaran. Setiap tahapan memiliki prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Peninjauan Pembongkaran:\nPeninjauan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi bangunan dan lingkungannya, termasuk potensi bahaya dan risiko yang mungkin timbul selama proses pembongkaran.

Penyusunan RTB:\nRTB berisi informasi mengenai konsep dan gambar rencana pembongkaran, metode pembongkaran, jadwal pelaksanaan, rencana pengamanan lingkungan, dan pengelolaan limbah hasil pembongkaran.

Pelaksanaan Pembongkaran:\nPelaksanaan pembongkaran harus mengikuti RTB dan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Pengawasan Pembongkaran:\nPengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembongkaran sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Pasca Pembongkaran:\nPasca pembongkaran meliputi pengelolaan limbah material, pengelolaan limbah sesuai dengan kekhususannya, dan upaya peningkatan kualitas tapak pasca pembongkaran.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 18 OF 2021

ABOUT

BUILDING DEMOLITION STANDARDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 71 of Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Regulations Implementing Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing regarding Standards Building Demolition; \n \n
In view of:	\n \n Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State Republic of Indonesia; \n Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2e215be-a83b-452b-b1a2-719dd2676c15","actionData","errors"]