[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2dbbbe7-e534-41af-a0c5-e9587440f892","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-04-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palu","place_of_enactment","Palu","theme","Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jasa usaha - retribusi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1, TLD NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n bahwa tarif retribusi kekayaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Kota Palu \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.4 Tahun 1994, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, dan Perda Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 \n Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi jasa\r\nUsaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk\r\nmeningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada\r\nmasyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan\r\npenyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai.\r\nUpaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain\r\ndilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan/peninjauan\r\nkembali tarif retribusi dan penambahan jenis-jenis retribusi serta pemberian\r\nkeleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya\r\ndari sektor Retribusi daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan sewa rumah susun sederhana pada obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha \n Penjelasan : 1 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan tarif retribusi kekayaan daerah dengan kebutuhan dan kondisi Kota Palu, serta untuk menempatkan penggunaan fasilitas ruangan aula, ruang restoran, dan laboratorium di sekolah dalam tarif retribusi penggunaan kekayaan daerah. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah perubahan pada Pasal 7 yang mengatur tentang tarif retribusi. Perubahan tersebut meliputi penambahan tarif untuk penggunaan ruang restoran, ruang laboratorium komputer, dan ruang edotel di sekolah negeri. Selain itu, ditambahkan pula ketentuan mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi yang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

\n\n

Secara rinci, perubahan tarif retribusi meliputi:

\n\n

Penambahan tarif untuk Ruang Restoran Sekolah Negeri sebesar Rp. 350.000/Hari.
Penambahan tarif untuk Ruang Laboratorium Komputer Sekolah Negeri sebesar Rp. 1.450.000/Hari.
Penambahan tarif untuk Ruang Edotel Sekolah Negeri, dengan ketentuan Ruang Standar Rp. 75.000/Hari/Kamar dan Ruang Deluxe Rp. 150.000/Hari/Kamar.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALU
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PALU CITY
NUMBER 1 YEAR 2016
CONCERNING
FOURTH AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 7 YEAR 2011 REGARDING RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALU,

\n\n \n \n

Considering:

that regional retribution is one of the important sources of regional income to finance the administration and development of the region;
that in the context of using facilities in the form of auditorium rooms, restaurant rooms and laboratories located in schools, it is necessary to place them in the retribution tariff for the use of regional assets;
that the retribution tariff for regional assets regulated in Regional Regulation of Palu City Number 7 of 2011 concerning Retribution for Business Services as amended lastly by Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning the Third Amendment to Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2dbbbe7-e534-41af-a0c5-e9587440f892","actionData","errors"]