[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2da32c6-b7f5-49b1-bca8-f35d6688f130","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-11-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Penanggulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN - KEMISKINAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2016/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karaterisktik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat;\r\nbahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah kabupaten berwenang menetapkan kebijakan, strategi dan program tingkat kabupaten dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.\r\n \n Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-\r\nUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1974\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012\r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014\r\nPeraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 \n PERATURAN INI MENJELASKAN TENTANG KETENTUAN UMUM,HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB,KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM,PENDATAAN,WADAH KOORDINASI DAN PELAYANAN TERPADU,PERAN SERTA MASYARAKAT,PEMBIAYAAN,KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016. \n 15 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang meliputi penduduk miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, serta penduduk miskin hasil verifikasi pemerintah daerah. Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab; kebijakan, strategi, dan program; pendataan; wadah koordinasi dan pelayanan terpadu; peran serta masyarakat; dan pembiayaan.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengupayakan terpenuhinya hak penduduk miskin, menyusun rencana, kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan, serta menyediakan alokasi dana yang cukup dalam APBD. Masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab atas pemenuhan hak penduduk miskin dan peningkatan kesejahteraan serta kepedulian terhadap penduduk miskin. Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan strategi yang dituangkan dalam dokumen SPKD. Program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan ke dalam program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program-program lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara berkala paling sedikit satu tahun sekali dan dilaksanakan secara partisipatif, berdasarkan data penduduk miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, dan data penduduk miskin hasil verifikasi pemerintah daerah. Wadah koordinasi dan pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah dibentuk secara berjenjang di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan. Sumber pembiayaan penanggulangan kemiskinan berasal dari masyarakat, Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa, dunia usaha, perguruan tinggi, dan sumber lain yang tidak mengikat.

","transitional_provisions","1. Semua ketentuan pelaksanaan yang sudah diatur dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah yang sudah diatur dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\n3. Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai wadah pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten yang sudah diatur dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\n4. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah disusun paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CIAMIS
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 11 OF 2016
CONCERNING
POVERTY ALLEVIATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CIAMIS,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that poverty is a multidimensional and multi-sectoral problem with various characteristics that must be addressed immediately to maintain and develop a dignified human life;
that based on Article 31 paragraph (2) of Law Number 13 of 2011 concerning Management of Impoverished Persons, the regional government of the regency is authorized to establish policies, strategies and programs at the regency level in the form of a plan for handling impoverished persons in the region, guided by national policies, strategies and programs;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Poverty Alleviation.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2da32c6-b7f5-49b1-bca8-f35d6688f130","actionData","errors"]