[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2cbc085-7ead-4254-806c-afcaf979e521","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2001","number","3","year","2001","published_date","2001-03-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penerapan - pengembangan teknologi
2001
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, https://jdih.setkab.go.id :5
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mempercepat kemajuan desa dan menghadapi persaingan global dipandang perlu melakukan percepatan pembangunan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang yang didukung oleh penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna; \n Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 \n Melaksanakan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna sebagai tanggung jawab Pemerintah untuk mendorong, menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan perekonomian masyarakat memeratakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan serta pengembangan wilayah. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2001. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 ini dikeluarkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan kemajuan desa melalui penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, meningkatkan perekonomian, memeratakan pembangunan, dan mengentaskan kemiskinan. Instruksi ini mengatur pembagian tugas kepada berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan lainnya, untuk memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna di berbagai sektor seperti agribisnis, kehutanan, pendidikan, tenaga kerja, industri, permukiman, kelautan, dan perikanan. Setiap kementerian dan lembaga diberikan tanggung jawab spesifik untuk mendukung penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna sesuai dengan bidang tugas masing-masing.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2001
ON
APPLICATION AND DEVELOPMENT OF APPROPRIATE TECHNOLOGY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to accelerate the national economic recovery, accelerate village progress and face global competition, it is deemed necessary to accelerate rural development through community empowerment in various fields supported by the application and development of appropriate technology;
that in connection with the matter in letter a, it is necessary to issue a Presidential Instruction regarding the Application and Development of Appropriate Technology;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution;
Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number IV/MPR/1999 concerning the Broad Outlines of State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2cbc085-7ead-4254-806c-afcaf979e521","actionData","errors"]